Pemko Pekanbaru Alami Defisit Anggaran, Ketua DPRD: Mengkhawatirkan
Pekanbaru, IDN Times - Defisit anggaran yang tengah dialami Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Provinsi Riau, dinilai mengkhawatirkan. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid.
Mengenai hal itu, Muhammad Isa Lahamid mendapatkan langsung informasi tersebut dari Pemko Pekanbaru dan juga aduan langsung dari masyarakat.
Tidak sampai disitu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru itu juga mengatakan kondisi defisit itu berdampak signifikan pada berbagai kegiatan pemerintahan yang harus tunda bayar. Yang membuat dirinya paling khawatir adalah keluhan dari pegawai, honorer, hingga petugas posyandu yang gaji atau honornya belum dibayar.
"Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, karena sudah banyak sekali kegiatan yang mengalami tunda bayar. Kita juga banyak sekali menerima keluhan dari aparat kita, termasuk pegawai hingga RT RW yang honornya belum dibayar," ucapnya, Jumat (1/11/2024).
Dilanjutkan politisi PKS itu, ada honor-honor dari sejumlah elemen masyarakat seperti pengurus Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dan posyandu juga mengalami keterlambatan. Bahkan ada yang langsung menemuinya di gedung DPRD Kota Pekanbaru.
"Kemarin, beberapa pengurus posyandu mendatangi ruangan saya untuk mempertanyakan honor-honor mereka. Hal-hal seperti ini harus kita prioritaskan, agar kesejahteraan mereka terjamin. Karena mereka seperti juga RT, berada di garis depan pelayanan," lanjutnya.
1. Penyebab defisit anggaran dalam proses penelusuran
Diterangkan Muhammad Isa Lahamid, bahwa penyebab defisit anggaran itu masih dalam proses penelusuran lebih lanjut. Dia bertekad akan mengawasi lebih ketat, terutama dalam hal perencanaan anggaran.
Dia menegaskan, DPRD Kota Pekanbaru menanggapi serius permasalahan tersebut. Pihaknya kini tengah menunggu hasil audit dari Inspektorat Provinsi Riau yang saat ini sedang berlangsung. Audit itu diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala keuangan yang mengkhawatirkan itu.
"Sekarang sedang ada audit dari Inspektorat Provinsi (Riau). Kita menunggu hasil audit tersebut untuk mendapatkan gambaran sebenarnya mengenai apa yang menjadi kendala dalam keuangan daerah kita," terangnya.
2. Minta BPK audit pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru
Diketahui, masalah defisit anggaran tersebut mulai menjadi perhatian serius ketika sejumlah anggota DPRD Kota Pekanbaru menerima gelombang keluhan dari pegawai hingga masyarakat. Terutama ketika dikaitkan dengan adanya penambahan anggaran sebesar lebih Rp400 miliar pada APBD-P 2024.
Anggota DPRD kota Pekanbaru Fathullah menjadi yang pertama menanggapi serius permasalahan itu. Bahkan dirinya meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) segera melakukan audit pengelolaan keuangan Pemko Pekanbaru.
Permintaan Fatullah itu dilakukan setelah melihat kondisi keuangan Kota Pekanbaru yang saat ini dipimpin oleh Pj Walikota Risnandar Mahiwa, mengalami defisit anggaran mencolok. Ada dugaan hal itu akibat dari kurang baiknya manajemen pengelolaan keuangan di jaman kepemimpinan Pj Walikota sebelumnya.
"Kita dapat informasi bahwa banyak yang belum dibayar, mulai dari gaji pegawai, honorer insentif RT RW dan lainnya. Dan persoalan ini terjadi akibat dari manajemen keuangan yang tidak baik sebelumnya," ujar Fathullah.
3. Diduga ada penyalahgunaan
Menurut Fathullah, dengan dilakukan audit oleh BPK, akan membantu Pemko Pekanbaru untuk mengetahui kondisi keuangan dan dialirkan kemana saja uangnya. Politisi Demokrat itu menduga, ada penyalahgunaan atau mismanajemen di tubuh Pemko Pekanbaru.
"Contoh kecil saja ya, uang yang seharusnya dipergunakan untuk operasional RT RW setelah diperiksa oleh Pj Walikota (sekarang), ternyata uangnya sudah tidak ada, sudah habis. Gaji dan tunjangan pegawai dan lainnya juga begitu. Ini keluhan yang kita terima terus, mulai dari RT hingga pegawai," tutur Fathullah.