Anggaran Rp679 Juta untuk Konten, Pemko Banda Aceh Bantah untuk Buzzer

09 Sep 2025, 05:30 WIB

Muhammad Saifullah

ilustrasi buzzer (pexels.com/walls.io)

Intinya sih...

Pemko Banda Aceh tidak pernah bekerja sama dengan buzzer, melainkan berkolaborasi dengan influencer untuk promosi kegiatan dan pariwisata.
Anggaran publikasi tersebar di 44 OPD, namun kali ini terpusat di Diskominfotik sehingga terlihat besar, tetapi sebanding dengan kebutuhan komunikasi publik.
Publikasi ke SIRUP LKPP sebagai bentuk transparansi, strategi komunikasi pemerintah melalui media sosial adalah upaya menyampaikan informasi yang transparan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Banda Aceh, IDN Times - Pemko Banda Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menggelontorkan biaya untuk pembuatan konten di media sosial Instagram maupun Tik Tok mencapai Rp 679 juta. Informasi tersebut sesuai dengan dokumen yang IDN Times kutip dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP) atau sirup.lkpp.go.id, pada Senin (8/9/2025).

Menanggapi ini Pemko Medan membantah penggunaan anggaran Rp679 juta untuk membayar buzzer dalam pembuatan konten di media sosial berupa Instagram maupun Tik Tok. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Pemko Banda Aceh, Tomi Mukhtar, saat dikonfirmasi IDN Times, pada Senin (8/9/2025).

1. Tidak pernah bekerja sama dengan kelompok buzzer

Ilustrasi Menjadi Buzzer Sosial Media (unsplash.com/Asterfolio)

Tomi mengatakan, Pemko Banda Aceh tidak pernah bekerja sama atau menggunakan jasa individu maupun kelompok buzzer dalam menjalankan komunikasi publik. Namun mengikuti perkembangan teknologi informasi, pemko berkolaborasi dengan para influencer.

Jasa influencer, kata dia, juga dibutuhkan untuk mempromosikan berbagai kegiatan termasuk kepariwisataan, serta ekonomi kreatif. Pemko Banda Aceh juga akan memperluas kerja sama dengan media online, serta media mainstream lainnya.

“Misalnya dalam mempromosikan Ayo Kembali ke Pasar Aceh, kita menggunakan jasa influencer agar informasi menyebar luas dan langsung ke masyarakat,” kata Tomi.

“Akunnya juga jelas, bukan akun tanpa nama atau username,” imbuhnya.

2. Biasanya anggaran publikasi tersebar di 44 OPD

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal. (IDN Times/Muhammad Saifullah)

Jubir Pemko Banda Aceh menyampaikan selama ini biaya publikasi tersebar di 44 organisasi perangkat daerah (OPD). Khusus publikasi melalui media sosial, berfokus di Diskominfotik Kota Banda Aceh.

Pemko Banda Aceh, kata dia, tentu membutuhkan dukungan untuk berbagai kegiatan promosi daerah, sosialisasi kebijakan, hingga publikasi program-program pelayanan masyarakat.

“Jika dihitung secara proporsional, anggaran yang digunakan relatif kecil, yakni sekitar 10 sampai 15 juta rupiah per OPD per tahun,” ujarnya.

Namun untuk kali ini, kata dia, anggaran berpusat di satu OPD sehingga terlihat besar. Bila dibagi per kebutuhan OPD, nilainya menjadi normal atau wajar dan sebanding dengan kebutuhan komunikasi publik agar informasi bisa tersampaikan kepada masyarakat.

“Jadi penting dipahami, anggaran ini bukan untuk kepentingan buzzer, melainkan murni untuk mendukung keterbukaan informasi dan promosi positif bagi daerah,” jelas Tomi.

3. Publikasi ke SIRUP LKPP merupakan bentuk transparansi

Tangkap layar situ SIRUP LKPP. (Dokumentasi IDN Times)

Tomi mengatakan strategi komunikasi pemerintah melalui media sosial atau influencer adalah upaya menyampaikan informasi yang transparan, baik positif maupun kritis. Termasuk mengontrol kegiatan OPD yang berhubungan dengan program pemerintah.

“Jadi informasi yang diberitakan itu, memang ditayangkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, artinya semua pihak dapat melihatnya, karena kita berkomitmen untuk transparan,” kata Tomi.

Dia berharap publik tidak terpengaruh oleh informasi yang kurang tepat. Semua pihak dapat mendukung dan tetap menjadi kontrol sosial. Pemko banda Aceh, kata Tomi, akan tetap bersikap transparan demi pelayanan publik baik.

4. Sekilas tentang penggunaan anggaran Rp679 Juta untuk pembuatan konten di Instagram dan Tik Tok

Ilustrasi media sosial (pexels.com/Pixabay)

Mengacu situs SIRUP LKPP, anggaran Rp679 juta yang digelontorkan Pemko Banda Aceh dibagi ke dalam tiga paket terpisah dan waktu pemanfaatan yakni mulai April hingga Desember 2025.

Paket pertama bernama Jasa Pembuatan Konten dan Publikasi Media Sosial (Instagram/Tik Tok) dengan kode 59086324. Paket yang memiliki pagu mencapai Rp510 juta itu diumumkan pada 2 Mei 2025.

Spesifikasi pekerjaan yakni jasa pembuatan konten dan publikasi media sosial (Instagram/Tik Tok). Akun dengan jumlah pengikut atau followers 50.000 sampai 200.000 (kategori makro). Volume pekerjaan 340 kali tayang dengan harga Rp1,5 juta per konten.

Selanjutnya, paket kedua bernama Jasa Publikasi Media Sosial (Instagram/Tik Tok) dengan kode 59086379. Paket yang juga diumumkan pada 2 Mei 2025 ini memiliki pagi Rp50 juta.

Spesifikasi pekerjaan hampir mirip dengan paket yang pertama. Hanya saja, volume pekerjaan jasa publikasi media sosial (Instagram/Tik Tok) tersebut 100 kali tayang dengan harga Rp500 ribu per konten.

Terakhir, paket ketiga bernama Jasa Pembuatan Konten dan Publikasi Media Sosial dengan kode 59086156 yang juga diumumkan pada 2 Mei 2025. Paket ini memiliki pagu mencapai Rp119,9 juta.

Spesifikasi pekerjaan yakni jasa pembuatan konten dan publikasi media sosial (Instagram/Tik Tok). Akun dengan jumlah pengikut atau followers 10.000 sampai 50.000 (kategori mikro). Volume pekerjaan 218 kali tayang dengan harga Rp 550 ribu per konten.