Medan, IDN Times – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi salah satu beban utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Total belanja APBD 2025 direncanakan sebesar 1,615T naik sedikit (49M) dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 1,565 Triliun.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tapsel, M.Frananda dilansir ANTARA menyebut pada 2024, belanja pegawai sudah mencapai Rp582 miliar. Sementara pada 2025 meningkat tajam menjadi Rp727 miliar, atau bertambah sekitar Rp145 miliar.
Penambahan pendapatan daerah pada 2025 diperkirakan hanya sebesar Rp27 miliar. Sehingga terjadi ketimpangan cukup signifikan.
"Peningkatan ini menjadi beban tetap setiap tahun. Akibatnya, belanja modal infrastruktur tahun 2025 hanya sebesar Rp122 miliar, jauh menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp254 miliar. Penurunannya cukup drastis, yakni sebesar Rp131 miliar," jelasnya.
Selain itu, kata Frananda, anggaran belanja barang, kegiatan seremonial, peringatan hari besar, perjalanan dinas, honor kegiatan, serta bimbingan teknis juga akan terdampak.
Frananda mengajak agar seluruh jajaran memperketat pengelolaan anggaran dengan mengutamakan belanja yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.
"Kita perlu mengencangkan ikat pinggang sehingga, meskipun kondisi keuangan sulit, anggaran pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat tetap menjadi prioritas. Belanja wajib mengikat, terutama terkait hak-hak ASN, juga harus dipenuhi," tambahnya.
Tantangan lainnya muncul dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berpotensi menyebabkan refocusing atau pergeseran fokus anggaran oleh pemerintah pusat.
Hingga kini, ujarnya, pemerintah daerah masih menunggu data resmi dari Kementerian Keuangan terkait potensi pengurangan pendapatan atau refocusing dana yang telah ditetapkan peruntukannya.
"Keberlanjutan pembangunan menjadi tantangan utama dalam menghadapi dinamika keuangan di tahun mendatang," pungkasnya.