Medan, IDN Times – Jelang pemilihan umum 14 Februari 2024, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara (Sumut) menyerukan sikap politiknya. Mereka menyoroti dinamika politik yang terjadi belakangan ini.
Menurut WALHI Sumut gejolak yang terjadi di Indonesia belakangan ini menunjukkan kemunduran nilai demokrasi, penyempitan ruang-ruang sipil, pembangkangan konstitusi, dan pelanggengan praktik pengerukan sumber daya alam secara ugal-ugalan.
WALHI Sumut menyoroti bagaimana kerusakan lingkungan konflik agraria yang terjadi. Hasil monitoring mereka sepanjang 2023, menunjukkan ada 18 kasus konflik agraria dan sembilan kasus sumber daya alam serta sembilan kasus di areal penggunaan lain.
Dari kasus yang ada WALHI menghitung sekitar tujuh ribu kepala keluarga terancam bayang-bayang konflik.
“Mereka juga hidup dengan tidak nyaman, serta dirampas sumber penghidupannya. Kami juga memantau ada 16 orang di antaranya terkena jerat kriminalisasi,” kata Direktur WALHI Sumut, Rianda Purba, Senin (16/2/2024).
Catatan WALHI Sumut lain menunjukkan, dari 40 bencana ekologis di Sumut, sebagian besar berupa banjir dan longsor. Bencana ini menyebabkan 22 orang meninggal, 1.000 jiwa mengungsi, dan 1.231 bangunan rumah dan infrastruktur hancur.
Selain banjir dan longsor bencana ekologis lainnya adalah kebakaran hutan. Sepanjang 2023 saja, terdapat 5 titik kebakaran hutan dan lahan di Sumut. Dua terjadi di Kabupaten Karo, Tiga lainnya terjadi di Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, dan Padang Lawas. WALHI Sumut juga mencatat, pertambangan menyumbang 18 kasus kerusakan lingkungan di Sumut pada 2023. Dari yang legal hingga illegal, banyak kasus galian C yang peruntukannya sebagian adalah untuk proyek nasional.
“Selama satu dekade pemerintahan Jokowi sejak 2014, kami menilai telah terjadi kemunduran demokratisasi SDA. WALHI memandang, adanya fenomena pembangkangan konstitusi RI Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh pejabat pegara. Pembangkangan Konstitusi RI UUD 1945 secara terang-terangan dilakukan dengan menghasilkan produk perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat kerakyatan UUD 1945. Serta, Sistem politik dan ekonomi Indonesia yang mengedepankan cara-cara monopoli, ekstraktif dan eksploitatif telah mengakibatkan krisis ekologis dan krisis multidimensi dari hulu ke hilir,” kata Rianda.
WALHI Sumut juga menilai jika tata kelola sumber daya alam yang ditawarkan masing-masing pasangan calon presiden dalam dokumen visi-misinya masih jauh dari prinsip keadilan ekologi. Mulai dari dokumen visi-misi yang paling tebal hingga yang paling tipis menyuguhkan bayangan perbaikan yang akan dilakukan.
Namun tidak pernah membicarakan dari mana persoalan mengenai tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air dan tanah dikuasai oleh rakyat dan digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Kami menilai pada Pemilu 2024 saat ini tidak ada yang bisa benar-benar dipegang janjinya, dan memberikan nafas baru dari tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, sesungguhnya visi-misi dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak menunjukkan urutan yang jelas atau roadmap bagi terciptanya keadilan ekologis,” tegasnya.
Dalam satu dekade terakhir, pemerintah justru memuluskan jalan bagi lahirnya kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kemunduran demokratisasi SDA. Misalnya Perppu Cipta Kerja, UU Minerba dan UU KPK yang direvisi, dan dan lain sebagainya.
“Melalui seruan sikap politik ini, kami, WALHI Sumut mengajak semua elemen masyarakat untuk turut mengawal seluruh kebijakan yang diterbitkan selama proses sebelum dan pasca Pemilu serentak 2024. Serta, selama proses transisi kepemimpinan politik itu berjalan. Kami mengajak untuk menolak segala bentuk kecurangan Pemilu dari pengaruh oligarki,” pungkasnya.