Berbagai Dugaan Kecurangan yang Dikumpulkan Tim Hukum AMIN Sumut
Medan, IDN Times – Dalam beberapa waktu terakhir, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terus mencuat. Berbagai dugaan ini pun membuat publik menilai Pemilu 2024 tidak berjalan dengan baik.
Dugaan kecurangan Pemilu 2024 pun terjadi di Sumatra Utara. Tim Pemenangan Daerah (TPD) Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) Sumatra Utara tengah melakukan pengumpulan dugaan kecurangan yang terjadi di lapangan.
“Catatan yang paling kelam itu adalah kecurangan. Ini adalah kali ke-6 kita melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Dan inilah yang terburuk selama saya hidup,” ujar Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Sumut Yance Aswin kepada IDN Times, Senin (19/2/2024).
Dugaan-dugaan kecurangan ini, kata Yance terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Mulai dari tingkat nasional hngga di daerah.
“Mereka seolah-olah seperti orang yang matanya tertutup dan telinganya tersumbat. Sehingga apa? Masyarakat sangat merasa dirugikan. Poinnya apa? Kecurangan itu masif. Masif sekali,” katanya.
1. Tim AMIN Sumut kecewa dengan kinerja KPU
Sampai saat ini, dugaan kecurangan itu masih dikumpulkan. Namun secara umum, dugaan kecurangan itu terjadi dengan beberapa kategori.
Yance juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap para penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Utara dinilai gagal memberikan pemahaman kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
Temuan mereka di lapangan, masih ada KPPS yang tidak memahami tugas dan fungsinya. Sampai-sampai, jika terjadi perselisihan dengan pemilih, mereka masih harus bertanya ke tingkat kelurahan.
“Saya selaku ketua tim Hukum Amin Sumatera katakan KPU tidak berhasil menciptakan petugas-petugas KPPS yang kredible dan bisa melayani para pemilih,” kata Yance.
Dia menyontohkan, masih banyak TPS yang dinilai tidak memiliki persiapan cukup. Pada 14 Februari 2024 lalu, timnya masih menemukan TPS belum menyiapkan surat suara tepat waktu. Dampaknya, pemilih yang datang mesti menunggu.
“Ini mengakibatkan para pemilih bosan dan bahkan ada yang sudah mendaftar meninggalkan lokasi dan tidak menggunakan haknya lagi. Harusnya itu tidak terjadi," tambahnya.