Pemerintah hingga Swasta Bentuk Pokja untuk Melindungi Ekosistem Batangtoru

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Yuliani Siregar, Pokja ini nantinya akan bertugas memastikan kebijakan lintas sektor—baik dari provinsi maupun kabupaten—selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

“Kami mengajak semua pihak, termasuk Pemkab Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, untuk bersinergi menyusun dan melaksanakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Batang Toru,” ujar Yuliani.

Komitmen nyata ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kepala Bappeda, Chairul Rizal Lubis, mengatakan bahwa perlindungan Batang Toru sudah masuk ke dalam RPJMD 2025–2029 dan telah melahirkan kebijakan konkret, seperti Peraturan Bupati tentang koridor satwa liar.

Langkah ini menjadi bukti bahwa konservasi tak hanya wacana, tapi bisa diintegrasikan langsung ke dalam perencanaan pembangunan.

Sementara itu, Wira Ardana, Sundaland Landscape Manager dari Konservasi Indonesia, menyoroti pentingnya pendanaan jangka panjang serta pemanfaatan data keanekaragaman hayati terkini sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan.

“Konservasi Indonesia sebagai mitra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung upaya penguatan tata kelola Ekosistem Batang Toru. Bentuk dukungan yang diberikan salah satunya adalah terlibat aktif bersama pemerintah dan mitra pembangunan dalam menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Terpadu, termasuk mekanisme pembiayaan jangka panjang bagi pelestarian ekosistem,” ujar Wira.

Dukungan dari kalangan akademisi juga terlihat melalui berbagai inovasi dan riset yang telah dilakukan Universitas Sumatera Utara bersama organisasi masyarakat sipil, dalam upaya memperkuat basis ilmiah perlindungan ekosistem ini.