Pelatihan GIS Digelar untuk Pengelolaan Emisi GRK Berbasis Lahan

25 Okt 2025, 06:56 WIB

Indah Permata Sari

Pelatihan Sistem Informasi Geografis tingkat Advance yang digelar DLHK dan PETAI (dok.PETAI)

Intinya sih...

Penguatan kapasitas teknis aparatur pemerintah
27 peserta dari DLHK Sumatera Utara dan UPTD KPH mengikuti pelatihan intensif GIS
Materi meliputi citra satelit, estimasi emisi GRK, dan analisis perubahan tutupan lahan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Medan, IDN Times- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara bersama Yayasan PETAI menggelar Pelatihan GIS Tingkat Advance: Perhitungan Emisi GRK Berbasis Lahan yang berlangsung selama dua hari, 22–23 Oktober 2025, di Hotel Le Polonia Medan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi proyek Result Based Payment (RBP) Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF) Output 2.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala DLHK Sumut, Heri W. Marpaung, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dalam menguasai teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mendukung kebijakan pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan.

“Pemanfaatan teknologi GIS menjadi kunci dalam pengambilan keputusan berbasis data spasial. Dengan pelatihan tingkat lanjut ini, kami berharap peserta mampu melakukan analisis tutupan lahan dan estimasi emisi GRK secara lebih akurat dan ilmiah,” ujar Heri Marpaung.

1, Perkuat kapasitas aparatur pemerintah

Pelatihan Sistem Informasi Geografis tingkat Advance yang digelar DLHK dan PETAI (dok.PETAI)

Direktur Yayasan PETAI, Masrizal Saraan menyampaikan bahwa penguatan kapasitas teknis aparatur pemerintah menjadi fondasi penting untuk memastikan skema REDD+ berjalan efektif dan berkelanjutan.

Menurutnya, penguasaan GIS tidak hanya sekadar keterampilan teknis, melainkan juga instrumen kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk memastikan penurunan emisi benar-benar dapat diverifikasi.

“Kemampuan analisis GIS penting untuk memastikan akurasi dalam perhitungan emisi dan penilaian perubahan tutupan hutan. Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi investasi kapasitas jangka panjang untuk keberlanjutan tata kelola kawasan hutan di Sumatera Utara,” tegas Masrizal.

Sebanyak 27 peserta dari berbagai bidang di lingkungan DLHK Sumatera Utara dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I hingga XVI mengikuti kegiatan ini.

2. Pelatihan intensif dari citra satelit hingga analisis emisi

Pelatihan Sistem Informasi Geografis tingkat Advance yang digelar DLHK dan PETAI (dok.PETAI)

Hari pertama pelatihan diisi oleh M. Isa Nasution yang membawakan topik “Pengantar Citra Satelit dan Jenis-jenis Resolusi” serta “Akuisisi dan Pre-processing Citra Satelit”.

Isa menekankan pentingnya pengolahan citra yang akurat sebagai dasar menghasilkan data spasial berkualitas tinggi. Para peserta pun aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman lapangan selama sesi tanya jawab.

Sesi selanjutnya diisi oleh Elza Havid, S.Hut., M.T., dengan materi “Klasifikasi Tutupan Lahan (Supervised & Unsupervised)” dan praktik langsung “Pengolahan serta Klasifikasi Tutupan Lahan Menggunakan ArcGIS.”

Melalui latihan tersebut, peserta memahami perbedaan metode klasifikasi serta penerapannya dalam pengelolaan hutan dan tata guna lahan di Sumatera Utara.

3. Pakar penginderaan jauh bahas estimasi emisi dan cadangan karbon

ilustrasi gas rumah kaca (unsplash.com/Vlad Tchompalov)

Pada hari kedua, pelatihan menghadirkan Dr. Bejo Slamet, pakar penginderaan jauh dan permodelan karbon. Ia membuka sesi dengan materi “Analisis Perubahan Tutupan Lahan (Change Detection)” yang mengajarkan teknik mendeteksi perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu menggunakan citra satelit multi-temporal.

Dr. Bejo kemudian melanjutkan dengan pembahasan “Estimasi Cadangan Karbon Berbasis Tutupan Lahan” serta “Analisis Emisi GRK Berbasis Lahan di Provinsi Sumatera Utara.”

Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya integrasi antara data lapangan, hasil interpretasi citra, dan pendekatan model spasial untuk mendukung pelaporan Measurement, Reporting, and Verification (MRV) dalam program REDD+.

Pelatihan ditutup dengan sesi diskusi terbuka yang menyoroti berbagai tantangan di lapangan—mulai dari pengumpulan data, pengelolaan basis data spasial di tingkat KPH, hingga kebutuhan peningkatan kolaborasi antarinstansi dalam pengendalian emisi GRK.