Medan, IDN Times – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara membeberkan sejumlah masalah Pemilu saat hari pencoblosan.
Ada 16 jenis pelanggaran yang ditabulasi mereka. Jumlah pelanggaran terjadi di ribuan TPS yang tersebar di Sumut.
Namun ada dua Kabupaten yang disorot pelaksanaan Pemilunya. Kedua kabupaten itu adalah Tapanuli Tenggara dan Nias Selatan.
Ketua Bawaslu Sumut Safrida Rachmawati Rasahan menjelaskan, Tapanuli Tengah dan Nias Selatan menjadi daerah yang Parmasalahan Pemilunya krusial. Bahkan alumni UISU itu mengatakan, permasalahan di kedua daerah ibarat benang kusut.
“Contohnya saja di Tapteng. Ada di salah satu TPS, suara itu hanya untuk salah satu partai tertentu saja. Padahal saksi lain ada di situ. Pertanyaannya apakah saksi partai lain itu tidak mncoblos di situ . Logikanya begitu,” kata Safrida, Minggu (2/6).
Bawaslu menemukan 10 pelanggaran piadan Pemilu di Tapanuli Tengah. Enam laporan diantaranya sempat ditolak karena Sentra Penegakan Hukum Terpadu meminta perekam video pelanggaran yang langsung melaporkan. Sedangkan empat pidana pemilu masih berproses.
“Kita mendapatkan video pelanggaran itu dari media sosial. Gakkumdu minta itu perekam aslinya yang datang. Sementara kita gak tahu dan sangat sulit untuk mencari perekam aslinya,” ungkap Safrida.
Safrida menjelaskan, pelanggaran Pemilu di Nias Selatan juga terjadi secara Terstruktur Masif dan Terencana (TSM). Bawaslu sudah mendapati video pelanggaran sebagai bukti temuan. Namun dalam penyelesaiannya mereka menemukan kendala.
“Nias Selatan yang merekam itu banyak. Jadi seolah kejadian ada di beberapa TPS. Tapi nyatanya itu hanya ada di satu TPS,” ujarnya.
Safrida juga mendapati laporan dari Bawaslu setempat soal Pemungutan Suara Ulang yang akan di lakukan di 12 TPS. Dari hasil supervisi mereka, alhasil hanya 6 TPS yang PSU.
“Yang lainnya ada yang hitung ulang, ada yang masuk Pidana Pemilu dan lainnya,” ungkapnya.
Safrida juga membeberkan, dari sekian banyak KPPS yang sudah melarikan diri karena masalah pidana pemilu. Namun, kata dia, proses pidananya tetap dijalankan.
“Proses hukumnya tetap berjalan. Karena dalam UU Pemilu dikenal sebagai peradilan in absentia. Tanpa kehadiran pelapor tetap bisa disidangkan,” pungkasnya.
Bawaslu juga menjabarkan data pelanggaran Pemilu yang terjadi di Sumatera Utara selama hari pencoblosan. Bentuk pelanggarannya beragam, antara lain :
Jumlah pelanggaran yang sudah ditangani :