Medan, IDN Times - Menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara melakukan pemantauan di beberapa simpul transportasi di Kota Medan. Salah satu titik yang diperiksa adalah Terminal Terpadu Amplas pada Jumat (28/3/2025).
Dalam inspeksi tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Herdensi Adnin menemukan berbagai permasalahan yang cukup serius.
Salah satu temuan utama Ombudsman adalah absennya posko angkutan Lebaran di Terminal Amplas.
Padahal, posko ini sangat penting untuk memberikan informasi kepada pemudik serta menjadi pusat koordinasi pengamanan dan pelayanan selama arus mudik berlangsung.
Herdensi juga mengungkap bahwa pihaknya masih menemukan bus yang beroperasi tidak menjalani pemeriksaan kelayakan. Hal ini terjadi karena banyak Perusahaan Otobus (PO) yang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal, serta jumlah petugas penguji yang sangat minim.
“Menurut Kepala Terminal, masih banyak PO yang menaik-turunkan penumpang di pool tanpa melalui terminal. Pun yang berangkat dari terminal, tidak banyak yang bisa di-ramp check karena petugas penguji hanya ada satu orang. Jadi hanya difokuskan untuk Angkutan Kota Antar Provinsi. Dan dari sedikit armada yang diuji, sekitar 75 persen sebenarnya tidak layak jalan, namun tetap diizinkan berangkat,” ungkap Herdensi dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/3/2025).
Masalah lainnya yang disoroti adalah pemeriksaan fisik dan tes narkoba terhadap pengemudi yang tidak dilakukan secara maksimal. Petugas kesehatan hanya hadir pada jam-jam tertentu dan dalam waktu yang singkat, sehingga banyak pengemudi yang tidak terperiksa.
“Dalam kondisi high season seperti ini, para pengemudi itu berpotensi mengalami fatig karena kurang istirahat,” tambahnya.
Selain itu, Kepala Terminal juga mengeluhkan kurangnya petugas keamanan. Dengan delapan pintu masuk dan keluar, saat ini hanya ada dua petugas keamanan per shift, sementara jumlah pemudik di Terminal Amplas mencapai 2.000 hingga 2.500 orang per hari.
Ombudsman berharap, berbagai masalah ini segera mendapat perhatian dari pemangku kepentingan, baik dari Balai Pengelola Transportasi Darat, Pemerintah Daerah, Kepolisian, maupun BNN, demi menjamin kelancaran dan keselamatan arus mudik tahun ini.