Medan, IDN Times – Kebijakan Panglima TNI mengganti Panglima Kodam I/Bukit Barisan Letnan Jenderal Mochammad Hasan menjadi Mayor Jenderal Rio Firdianto menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil. Bagi kelompok masyarakat sipil, Hasan justru meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk Rio.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, selama Hasan memimpin, begitu banyak kasus kekerasan dan penyiksaan yang diduga dilakukan anak buah di satuan.
“Kami menilai, penyerahan jabatan kepada Pangdam yang baru adalah bukti para petinggi TNI tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang masih berjalan. Adanya komando baru menjadi kekhawatiran tidak terjaminnya kepastian hukum untuk para korban,” ujar Staf Advokasi KontraS Sumut Ady Yoga Kemit.