Mobil Wakapolres Madina Dibakar, Polisi Buru Provokator Kerusuhan

Sebelumnya, warga menuntut agar BLT COVID-19 tetap diterima dengan nominal Rp600 ribu. Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun sebelumnya, perangkat desa dan perwakilan masyarakat sudah bersepakat untuk membagi rata BLT COVID-19 untuk tidak kurang dari 1.500 kepala keluarga. Sehingga setiap kepala keluarga hanya menerima hanya Rp200.

Keputusan membagi rata COVID-19 itu dibuat lewat musyawarah. “Saya yakin, tindakan ini ada yang memicu. Secara hukum pelanggaran yang dilakukan kepala desa, kami belum menemukan. Sebenarnya niatnya baik tapi diterjemahkan lain oleh pihak pihak lain .

Polda Sumut pun tengah melakukan penyelidikan mendalam perisitiwa kerusuhan itu. Dalam kerusuhan tersebut, massa memblokir jalan, membakar 2 mobil termasuk milik Wakapolres Madina dan sepeda motor.

“Saya akan lakukan, nanti tunggu saja waktunya. Karena setiap pelanggaran akan ada sanksinya,” tukas Martuani.

Sementara itu, Kapolres Madina AKBP Horas Tua Silalahi memaparkan, kerusuhan itu berawal dari pelemparan batu yang dilakukan oleh sekelompok massa ke arah petugas yang berjaga. Akibatnya, enam personel polisi terluka.

Padahal, sejak pagi aksi itu dimulai, polisi sudah melakukan upaya persuasif. Untuk membuka blokade jalan dari massa. Apalagi saat aksi blokade jalan tersebut banyak melibatkan anak-anak, kaum ibu yang menggendong bayi, dan para orangtua. Dan kondisi itu tidak memungkinkan bagi kepolisian untuk melakukan tindakan keras kepada pengunjukrasa.

“Sejak awal kami sudah memberikan pemahaman kepada pengunjukrasa agar tidak melakukan aksi blokade jalan, karena merugikan banyak pihak. Kalaupun mau demo silahkan tapi jangan sampai memblokir jalan. Itu kami sampaikan kepada mereka. Kebetulan massa banyak dari kalangan anak-anak, kaum ibu dan orangtua yang tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan tindakan membubarkan aksi blokade jalan,” ujar Horas Tua.

Warga tetap menolak untuk membuka blokade jalan yang mennghubungkan Sumut dengan Sumbar itu. Mereka tetap mendesak agar tuntutan Kepala Desa mundur dari jabatannya ditepati.

“Pemkab Madina melalui pak Sekda dan lainnya sudah meminta waktu selama 5 hari untuk memproses kepala desa, tapi massa tetap tidak menanggapinya dan mediasi menemui jalan buntu hingga sore," ujarnya.

Upaya persuasif tetap dilakukan hingga menjelang petang. Namun masyarakat tetap menolak bubar.

"Di saat kami berusaha memberikan pemahaman kepada massa sekitar pukul 17.10 Wib, tiba-tiba ada pelemparan batu dari sekelompok orang yang membuat massa kucar-kacir dan anggota kami juga kondisi saat itu tidak siap. Kami melihat itu bukan bagian dari masyarakat yang unjuk rasa mulai pagi. Kami melihat ini kelompok perusuh, kemungkinan ada provokator, kami tidak mengenal mereka. Karena kami tidak ada bicara dengan kelompok perusuh itu. Selama demo berlangsung kami melakukan kordinasi intens dengan kordinator aksi dan tokoh masyarakat disitu,” ungkapnya.

Saat kejadian pelemparan batu itu, polisi tidak siap. Meskipun saat itu juga mereka langsung membentuk formasi.

“Melihat lemparan batu kami segera membentuk formasi mengendalikan massa dalam rangka melindungi masayarakat, termasuk anggota kami yang diserang. Akhirnya Wakapolres terjebak disitu dan mobilnya tertinggal. Kami mengambil langkah untuk bertahan dan mengalah supaya masyarakat perusuh tidak memprovokasi terus. kami mundur, dan akhirnya kami tidak bisa mempertahankan mobil Wakapolres, mobil beliau dibakar massa,” pungkasnya.