Menteri Agama Ingatkan BPKH Hati-hati Kelola Dana Haji Rp158,3 T

Dana haji dikatakan Rahmat, selalu menjadi perhatian dan perbincangan. Ditambah lagi, jumlah dana yang dikelola dalam jumlah besar. Oleh karena itu, BPKH diingatkan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian, keamanan, transparansi, dan akuntabel dalam mengelolanya anggaran Rp158,3 triliun.

Malah BPKH sebagai pengelola keuangan haji dituntut memberikan manfaat tinggi untuk menopang penyelenggaraan rukun Islam kelima yang lebih berkualitas dan baik sehingga memberikan kenyamanan bagi calon jemaah.

“Jangan sampai dana haji hilang karena salah kelola, seperti kejadian beberapa tahun lalu pada beberapa perusahaan pengelola keuangan,” ujar Rahmat.

Kekhasan lain dari dana haji dikatakan Rahmat, yakni angka waktu atau tenor berupa panjang masa tunggu jemaah Indonesia. Misalnya ada jemaah yang melakukan setoran di tahun ini baru bisa berangkat ke Tanah Suci melaksanakan haji puluhan tahun mendatang.

“Atau ketika mendaftarkan hajinya massa tunggu hingga saat ini selama 49 tahun. Sementara rata-rata nasional sekitar 26 tahun masa tunggu jemaah haji kita,” kata Rahmat.

Rahmat menyampaikan, sebagai pengelola dana haji, BPKH dituntut memberikan nilai manfaat setinggi-tingginya kepada jemaah untuk menopang penyelenggara haji yang lebih baik dan berkualitas.

Untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi, BPKH dikatakan, harus mengambil terobosan dan sejumlah investasi secara langsung serta keluar dari pola penempatan konvensional seperti sukuk dan deposito.

“Berani untuk masuk ke sektor riil, tak harus di Arab Saudi, karena peluang investasi juga banyak di dalam negeri,” ujarnya.

Wamenag RI mengingatkan kepada BPKH untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di tahun mendatang. Sebab akan menjadi tahun terberat bagi penyelenggara haji dari sisi kebutuhan biaya. Seperti masyair yang selama dua tahun terakhir naik hingga tiga kali lipat dari Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR) 1.800 menjadi 5.656.

“Belum lagi kenaikan biaya yang diakibatkan karena inflasi dan pajak serta tambahan-tambahan layanan lainnya,” kata Rahmat.

Begitu juga dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tahun lalu, dikatakan Rahmat, rata-rata Rp90,5 juta. Sekitar Rp49,8 juta dibayar oleh jemaah selebihnya ditutup dari manfaat BPKH. Bila tahun depan BPIH kembali alami kenaikan, maka jemaah diharuskan membayar lebih tinggi.

“Di sinilah pentingnya BPKH mendapatkan perolehan nilai manfaat setinggi mungkin sehingga jemaah haji tidak merasa berat untuk menunaikan ibadah haji,” tutupnya.