Menko Hadi Minta BSSN dan Kominfo Kawal Keamanan Siber Hadapi Pilkada

Hadi menuturkan, pilkada tahun ini akan digelar secara serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Untuk itu, diperkukan langkah strategis melalui sinergi antarpemerintah dengan penyelenggara dan peserta pemilu. Sehingga penyelenggaraan Pilkada Serentaj 2014 bisa berjalan aman dan lancar.

Pada kesempatan itu Hadi menyampaikan pandangan lanskap stabilitas keamanan yang berdampak pada pilkada serentak.
2024.  Menurutnya dengan pilkada serentak ini, terjadi peningkatan ancaman baik berbentuk misinformasi, polarisasi sosial politik yang akan berdampak langsung pada proses demokrasi.

"Untuk menyukseskan pilkada serentak, kita harus mampu menempatkan peran kita masing-masing. Fungsi lembaga dalam satu bentuk yakni sinergitas," kata Hadi.

Pihaknya juga membentuk desk koordinasi pemilu dan pilkada yang melibatkan 19 lembaga. 

"Aparat keamanan akan dibagi habis di setiap kabupaten/kota. BIN diharapkan memetakan terjadi kerawanan. Harus jadi perhatian kita semua. Kemendagri berkoordinasi KPU dan Bawaslu. Hindari tumpang tindih pemerintah daerah dan pusat. Lakukan koordinasi. Perankan forkimpida," kata pensiunan TNI AU ini.

Selain itu Hadi menekankan pentingnya sinergitas tugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menjaga ruang digital tetap kondusif.

"Desk koordinasi pemilu dan pilkada memiliki peran yang perlu disinergikan. Salah satunya sinergitas tugas BSSN dan Kominfo  menjaga suasana ruang digital kondusif.Makanya Kepala BSSN kita hadirkan di sini," kata Hadi.

Seperti diketahui sebelumnya Pusat Data Nasional (PDN) belum lama ini dibobol hacker. Maka, keamanan siber juga harus jadi perhatian jelang Pilkada 2024.

Sementara Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan ancaman serangan siber bersifat teknis bisa menganggu sistem informasi KPU. Seperti malware yang terjadi belakangan ini.

Selain itu ada juga serangan siber bersifat sosial. Salah satunya informasi hoaks yang sengaja diciptakan lewat media sosial.

"Harus ada batas-batas pihak-pihak tenteu memanfaatkan isu yang ada menimbulkan kekacauan di masyarakat. Informasi yang direkayasa dimasukkan ke gaya berpikir orang," kata Hinsa.

Untuk itu mengatakan BSSN sejak Pemilu Pilpres sudah menggelar operasi untuk menjaga keamanan siber. "Pengamanan siber dan sandi mulai H-63 sampai H+23 Pilkada," kata Hinsa.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Plt Ketua KPU Mochamad Affifudin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan lainnya.

 Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Heri Wiranto menyebutkan, rakor ini merupakan yang ketiga kalinya digelar.

"Sebelumnya, Kemenko Polhukam menggelar rakor kesiapan Pilkada Serentak di Jayapura untuk 6 provinsi di wilayah Papua. Rakor kedua digelar di Makassar untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku," kata Heri Wiranto.

“Rakor ini kita gelar untuk mengetahui kesiapan dan kemungkinan potensi permasalahan yang menghambat pilkada di wilayah Sumatra, sehingga dapat diantisipasi sekaligus memastikan dan menjamin tahapan berjalan aman dan lancar, sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.