Menko AHY Serahkan 68 Sertifikat Rumah Relokasi PSN Rempang Eco-City

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyampaikan, pemerintah saat ini tengah membahas penetapan kawasan transmigrasi yang terintegrasi di Batam, Rempang, dan Galang.

Menurutnya, wilayah ini memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

"Kami bersama Menteri Transmigrasi, Wakil Menteri ATR/BPN, Gubernur Kepulauan Riau, serta Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam menyukseskan program transmigrasi dan pengembangan wilayah," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurutnya, penyerahan sertifikat hak milik kepada warga merupakan bentuk kepastian hukum dan upaya membangun kepercayaan dalam mendukung pengembangan ekonomi baru di kawasan tersebut.

"Kami akan mengedepankan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat agar program ini dapat disukseskan bersama," tegasnya. 

AHY juga menjelaskan, pengembangan kawasan ini akan berfokus pada pembangunan industri baru di Batam, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, serta mengatasi disparitas ekonomi di Kepulauan Riau.

"Kita tahu bahwa Kepri memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan lokasi strategis secara geografis. Namun, ada tantangan tersendiri karena 96 persen wilayahnya adalah lautan. Oleh karena itu, integrasi antara Batam, Bintan, dan wilayah sekitarnya melalui pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting," ujarnya.

Menurut AHY, pemerintah berkomitmen menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan Rempang Eco-City sebagai kawasan industri dan hunian baru yang terintegrasi.

Di lokasi yang sama, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa proyek di Pulau Rempang tetap berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kami sudah tanyakan langsung kepada Kepala Bappenas, bahwa proyek ini masuk dalam prioritas nasional. Maka, pemerintah pusat akan terus memberikan perhatian kepada Rempang," kata Menteri Iftitah.

Iftitah mengakui bahwa masih ada penolakan dari sebagian warga Pulau Rempang terhadap proyek ini. Menurutnya, hal ini terjadi karena mereka belum merasakan manfaat nyata dari program yang dijalankan pemerintah.

"Warga menolak karena belum merasakan manfaatnya secara langsung," katanya.

Ia juga menjelaskan perbedaan antara relokasi dan transmigrasi. Relokasi bersifat wajib, yakni memindahkan warga dari satu tempat ke tempat lain tanpa adanya pendampingan lebih lanjut.

Sementara itu, transmigrasi bersifat sukarela dan melibatkan dukungan pemerintah dalam bentuk pendampingan serta insentif bagi masyarakat yang ingin pindah.

"Ada pendampingan dan insentif dari pemerintah pusat, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, maupun kesehatan. Kami juga sudah membahas dengan Menko, misalnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, akan disiapkan bantuan kapal berkapasitas 10-30 GT, dermaga, hingga fasilitas penyimpanan ikan," ungkapnya.

Terkait anggaran Transmigrasi Lokal sendiri, Menteri Iftitah menjelaskan bahwa Kementerian Transmigrasi telah mendapatkan alokasi anggaran khusus untuk proyek ini.

Pemerintah juga berupaya memastikan pembangunan di Rempang berjalan sesuai rencana, dengan menjadikannya sebagai model pengembangan wilayah berbasis transmigrasi.

"Rempang adalah role model, dan anggaran yang akan dialokasikan masih dalam pembahasan. Namun, untuk perumahan saja, Kementerian PUPR mengalami efisiensi anggaran sehingga sekitar 400-500 rumah belum terbangun. Di sini kami masuk, dan bantuan yang disiapkan mencapai Rp70 miliar," ungkapnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti dermaga dan kapal untuk nelayan juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Soal pendanaan ini, kami berkoordinasi dengan KKP. Jika KKP sudah mengalokasikan dana, maka kami tahan dulu. Jika belum, kami yang akan mengeluarkan anggaran," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City mengalami percepatan setelah mendapatkan dukungan dari investor asal China, Xinyi International Investments Limited, yang berkomitmen menanamkan investasi senilai Rp348 triliun hingga tahun 2080.

Untuk pengelolaan kawasan ini, pemerintah pusat telah menunjuk PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan Arta Graha Group yang didirikan oleh Tommy Winata, sebagai pengembang utama.