Binjai, IDN Times - Sempat dibatalkan Presiden Joko Widodo. Pemerintah kembali mengusulkan rencana vaksinasi pencegahan COVID-19 sistem mandiri (berbayar) bagi masyarakat kategori mampu pada 2022 mendatang.
Usulan disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangannya, Selasa (24/8/2021) kemarin.
Usulan ini pun kembali menuai protes dan reaksi penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya berasal dari para legislator di Kota Binjai, Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Binjai, Juli Sawitma Nasution, dengan tegas menolak usulan pemerintah untuk menerapkan sistem vaksinasi pencegahan COVID-19 berbayar bagi kelompok masyarakat kategori mampu, pada 2022 mendatang.
"Kita dari Fraksi Demokrat pada dasarnya menolak. Sebab hal itu tidak cocok. Lebih baik itu tetap dibebankan ke APBN," ujar anggota Komisi B DPRD Kota Binjai itu, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/08/2021).
Menurut Sawit, vaksinasi berbayar sangat bertolak belakang dengan tekad dan semangat pemerintah untuk mendukung program percepatan pemulihan di bidang ekonomi di masa pandemi COVID-19.
Di sisi lain, lanjutnya, kesehatan dan pendidikan merupakan dua sektor paling penting yang menjadi sasaran utama pembangunan. Sehingga dua sektor ini sebaiknya tidak diganggugugat.
"Mohon ini dievaluasi lagi. Sebab kita tetap menginginkan vaksinasi tidak berbayar. Kita khawatir kebijakan ini justru akan merugikan masyarakat," terang Sawit, yang mengaku belum dapat memprediksi kapan pandemik COVID-19 akan berakhir.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Binjai, Ahmad Hasian Siregar. Sebab usulan vaksinasi berbayar justru tidak sesuai dengan janji pemerintah dalam mengupayakan kemudahan bagi rakyat selama pandemi COVID-19.
"Kita tidak sepakat. Kalau mau dibuat berbayar, kenapa tidak dibuat sejak awal. Mohon pemerintah adil menyikapi hal ini. Dari awalkan tidak berbayar. Ya, itu harus dilanjutkan dong," seru anggota Komisi C DPRD Kota Binjai tersebut.
Apalagi menurut Hasian, pemerintah pin tidak mampu menjelaskan definisi mampu. Hal ini yang membuat kategori mampu dan tidak mampu menjadi rancu. Apalagi selama pandemi Covid-19, seluruh kelompok masyarakat turut terdampak secara ekonomi.
"Jangankan kami (legislator), masyarakat pun pasti tidak mau dengan usulan itu. Sebab kita dan umumnya masyarakat Indonesia pasti tidak menginginkan kondisi ekonomi kita semakin terpuruk," ujarnya.
Sikap penolakan serupa juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Binjai, yang juga Ketua DPD Partai Amant Nasional (PAN) Kota Binjai, Ema Gatta. Menurut Ema, jika sistem vaksinasi berbayar terealisasi maka pemerintah tidak konsisten terhadap komitmennya dalam mengatasi persoalan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
"Saya rasa usulan ini tidak tepat dan kenapa tidak dari awal. Apalagi sejak awal penanganan COVID-19, pelaksanaan vaksinasi tidak berbayar, dan yang divaksinasi pun para pejabat tinggi dan orang-orang mampu," jelasnya.
Sebaliknya jika memang pemerintah ingin berupaya meningkatkan pendapatan negara, Ema pun meminta pemerintah agar mencari solusi lain dan bukannya menerapkan kebijakan yang justru akan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membeberkan rencana vaksinasi berbayar bagi masyarakat kategori mampu, guna percepatan program vaksinasi COVID-19.
Demi menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga vaksin, dia mengaku, pemerintah akam terus mengupayakan kerja sama bilateral dan multilateral, memproduksi vaksin COVID-19 sendiri, serta meningkatkan kualitas anggaran kesehatan.
Dalam RAPBN 2022, pemerintah merancang anggaran kesehatan mencapai Rp 255,3 triliun atau sekitar 9,4 persen dari belanja negara. Jumlah ini lebih tinggi dari amanat Undang-Undang Kesehatan yang mematok minimal 5 persen dari APBN.
Dari jumlah tersebut, alokasi untuk penanganan COVID-19 bidang kesehatan diperkirakan mencapai Rp 115,9 triliun. Pemanfaatannya sendiri akan diarahkan pada penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, serta berbagai penanganan kesehatan seperti penguatan 3T (testing, tracing, and treatment), klaim biaya perawatan pasien COVID-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan.
Di sisi lain, program vaksinasi berbayar sempat hendak diterapkan pada 12 Juli 2021 lalu oleh PT Kimia Farma Tbk. Karena adanya protes dan penolakan dari berbagai pihak, kebijakan itu akhirnya diputuskan ditunda dan kemudian dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Juli 2021.