Meningkatkan Perekonomian Bukan dengan Vaksinasi Berbayar
Binjai, IDN Times - Sempat dibatalkan Presiden Joko Widodo. Pemerintah kembali mengusulkan rencana vaksinasi pencegahan COVID-19 sistem mandiri (berbayar) bagi masyarakat kategori mampu pada 2022 mendatang.
Usulan disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangannya, Selasa (24/8/2021) kemarin.
1. Dapat penolakan, lebih baik vaksinasi dibebankan ke APBN
Usulan ini pun kembali menuai protes dan reaksi penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya berasal dari para legislator di Kota Binjai, Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Binjai, Juli Sawitma Nasution, dengan tegas menolak usulan pemerintah untuk menerapkan sistem vaksinasi pencegahan COVID-19 berbayar bagi kelompok masyarakat kategori mampu, pada 2022 mendatang.
"Kita dari Fraksi Demokrat pada dasarnya menolak. Sebab hal itu tidak cocok. Lebih baik itu tetap dibebankan ke APBN," ujar anggota Komisi B DPRD Kota Binjai itu, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/08/2021).