Mengulik Langkah Sumut Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

Langkah pertama yang disepakati Pemprov Sumut adalah pembentukan tim terpadu (task force) yang beranggotakan unsur pemerintah daerah, lembaga teknis, aparat, akademisi, dan perwakilan masyarakat.

Tim ini nantinya akan bertugas menyusun rencana aksi cepat dan terukur untuk pengendalian banjir dan longsor, termasuk evaluasi wilayah-wilayah yang paling rawan terdampak.

Langkah kedua adalah mengoptimalkan koordinasi lintas lembaga. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait diminta memberikan masukan konkret, terutama terkait sumber daya manusia, pembiayaan, dan sinergi antarprogram.

Pendekatan ini diharapkan membuat program mitigasi bencana lebih terintegrasi, bukan hanya responsif setelah bencana terjadi.

Togap menjelaskan, tiga langkah berikutnya mencakup peningkatan edukasi masyarakat, penguatan kolaborasi antar lembaga, dan pemberdayaan warga lokal.

Edukasi akan difokuskan di wilayah rawan bencana agar masyarakat paham pentingnya menjaga hutan, mengelola sungai, serta siap menghadapi potensi banjir bandang.

“Langkah keempat adalah memperkuat kolaborasi dengan lembaga seperti BMKG, BPDAS, BWS, TNGL, dan BKSDA untuk melakukan pemantauan serta peringatan dini secara berkelanjutan,” ujar Togap.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam menjaga lingkungan. “Kita ingin tumbuh kesadaran bersama menjaga hutan dan sungai sebagai sumber kehidupan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I, Hendro Nugroho, mengingatkan bahwa Sumut akan mengalami peningkatan curah hujan signifikan mulai Oktober hingga November 2025.

“Wilayah Sumut diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan signifikan dalam beberapa hari ke depan, dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi,” jelasnya.