Median di Johor Langgar Aturan, Bobby: Jangan Langsung Minta Bongkar

Bobby kembali mengatakan jika median jalan menjadi solusi kemacetan. Apa yang disampaikan Bobby bertolak belakang dengan kajian FMJM. Kemacetan justru semakin mengular di Karya Wisata.

Bobby berdalih pihaknya terus melakukan kajian. Dia tetap tidak ingin menuruti tuntutan warga yang meminta median jalan dibongkar.

“Tentunya bukan karena tiba tiba macet langsung dicabut lagi. Kita pelajari. Dari mana macetnya. Titik penguraiannya di mana. Kita pelajari. Namun bukan karena itu macet, dipasang langsung dibongkar. Kalau kayak gitu, yang sekarang ini kita bangun di Medan pasti menimbulkan kemacetan. Kan gak mungkin disetop, dibongkar ulang, dibiarkan seperti kemarin lagi,” kata menantu Presiden Joko Widodo itu.

Dia juga mengklaim sudah meminta dinas terkait untuk melakukan penertiban pada simpul-simpul kemacetan. Dia menduga, masifnya pertumbuhan kafe menimbulkan parkir-parkir yang memakan badan jalan.

Temuan FMJM, median jalan yang dibangun Pemko Medan menubruk sejumlah aturan. Pertama, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Rencana  Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, Jalan Karya Wisata merupakan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder.

Jika mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 260/KPTS/M tahun 2004 Tentang Pengesahan 38 (tiga puluh delapan) Rancangan SNI dan 64 (enam puluh empat) Pedoman Teknis Bidang Kontruksi dan Bangunan, diatur soal jarak jarak minimum antara bukaan median adalah setiap 300 meter. Namun yang ada di lapangan, dari simpang Karya Wisata-AH Nasution, bukaan median ada di depan Cadika. Jaraknya terhitung, 1,3 Km. Kondisi ini menimbulkan titik kemacetan baru, karena kendaraan yang hendak memutar berjubel di titik tersebut.

Pembangunan konstruksi median jalan juga menyalahi aturan. Dalam Pedoman Kontruksi dan Bangunan Perencanaan Median Jalan sesuai keputusan menteri itu, ketentuan tinggi median harusnya berada di antara 18 cm atau 25 cm. Sementara, median yang ada tingginya sekitar 65 cm. Bagi FMJM, ini juga berdampak pada keselamatan pengguna jalan. Termasuk orang yang ingin menyeberang.

Bobby juga menjawab soal tudingan salah aturan ini. Dia meminta warga berdiskusi langsung dengan pihak Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum.

“Tentunya kita buat aturan, buat kebijakan, atau pun membuat penanganan tentunya ada kajiannya. Mudah-mudahan tidak menyalahi. Kalau memang ada menyalahi, jangan karena gak setuju sama mediannya, dicari-carilah tingginya, lebarnya, bentuknya. Bukan di situ intinya. Tapi kalau memang ada kesalahan dalam ketinggian, akan kita koreksi. Jangan karena kesalahan itu, langsung minta bongkar,” tukasnya.

FMJM kembali mengkritik pernyataan Bobby. Median jalan bagi warga bukan solusi. Alih-alih mengurai kemacetan, median jalan justru menuai masalah baru. Selain kemacetan yang bertambah, para pelaku UMKM harus kehilangan omzet.

“Harusnya kan kalau memang ada parkir liar, pemko memiliki satpol pp dan perangkat lainnya (camat dan lurah) suruh saja itu menertibkan,” ujar Koordinator FMJM Gumilar Aditya Nugroho.

Agum–sapaan karibnya—mengatakan, warga bukan anti terhadap kebijakan pembangunan. Namun harusnya, pembangunan yang dilakukan memberikan kemanfaatan. Terlebih dilakukan dengan kajian komprehensif.

“Solusinya tidak efektif. Libatkan masyarakat dalam diskusi agar bisa mendapat masukan. Karena pembangunan itu sifatnya kemanfaatan bagi masyarakat . Ini masyarakat sudah menolak median jalan, berikan lah solusi yang kongkrit,” pungkasnya.