May Day di  Aceh, Harapan untuk Presiden Baru hingga UMP Naik Rp5 Juta

Syaiful mengatakan, isu lokal yang menjadi perhatian yakni Qanun Ketenagakerjaan perubahan Nomor 1 Tahun 2024. Qanun tersebut banyak mengalami perubahan usai direvisi. Satu di antaranya terkait tunjangan meugang yang ditentukan perusahaan.

“Namun setelah direvisi itu semuanya hilang. Kalaupun ada seperti tunjangan meugang, itu terserah perusahaan. Tidak ada suatu konsep maupun rincian yang terarah, ini juga persoalan,” ujar Syaiful.

Selain itu, banyak ditemukan kriminalisasi terhadap buruh di Aceh. Misal pekerja yang terkena pengakhiran hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan. Mereka, kata Syaiful, belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai buruh.

Melihat sejumlah kasus yang dialami buruh, ABA menuntut Pemerintah Aceh untuk segera melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan dan menindak tegas perusahaan yang melakukan pemberangusan serikat pekerja serta melanggar aturan.

Dia menyampaikan, UMP Aceh saat ini memang menjadi tertinggi di Sumatra dan berada di peringkat keempat di Indonesia dengan pembayaran Rp 3.460.672. Namun upah tersebut dianggap tidak cukup jika melihat harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan.

“Maka kita berharap kepada pemerintah, seiring harga bahan pokok sangat meningkat, maka UMP Aceh sudah layak Rp 5 juta,” ucapnya.

Syaiful menjelaskan setiap daerah memiliki perbedaan dalam mengukur kebutuhan layak hidup, termasuk di Tanah Rencong. Aceh memiliki kekhususan yang bisa mengatur secara otonomi perekonomian.

Oleh karena itu, sudah seharusnya mempunyai cara tersendiri menilai KHL. Tidak berpatok terhadap statistik nasional.

Langkah ini sekaligus menjawab dan menghilangkan predikat Aceh sebagai daerah miskin serta tingginya angka pengangguran. Kesejahteraan buruh, kata Syaiful, berdampak terhadap perekonomian di Tanah Rencong.

Sehubungan dengan itu, ABA juga berharap kepada pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, membawa perubahan lebih baik untuk buruh.

Prabowo yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) diharapkan lebih peduli peduli terhadap nasib serta kesejahteraan buruh di Indonesia. Kemakmuran buruh berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa.

Sebab, kata Syaiful, sejak Indonesia merdeka, baru dua presiden yang dinilai benar-benar peduli terhadap nasib serta kesejahteraan buruh. Presiden itu masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

“Harapan kita presiden dan wakil presiden terpilih semoga kesejahteraan rakyat maupun buruh, itu harus dipenuhi. Karena tanpa buruh, tidak ada apa-apanya Indonesia,” kata Syaiful.

“Tentunya dia paham apa yang terjadi dan apa yang diinginkan oleh buruh,” imbuhnya.

Dalam memperingati Hari Buruh Sedunia, para pekerja yang melakukan aksi turut memberi dukungan kepada Palestina. Mereka meminta genosida terhadap rakyat Palestina yang dilakukan Israel, segera dihentikan.

Tindakan yang dilakukan Israel, dikatakan massa aksi, tidak mencerminkan dan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia, yakni menghapus penjajahan di atas dunia. 

"Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka dari itu penjajahan di Palestina juga harus dihapuskan," kata kata Arnif dalam orasinya.