May Day 2019, Buruh Tolak Joget Bareng Pemerintah

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut Willy Agus Utomo  mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 2.000 massa. Nantinya massa akan mengepung Kantor Gubernur Sumut.

“Massa berasal dari daerah Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan perwakilan buruh dari wilayah Tapanuli bagian Selatan yang merupakan anggota FSPMI Sumut. Sedangkan tema aksi besar kita adalah, Kesejahteraan Buruh - Demokrasi Jujur Damai," ujar Willy, Senin (29/4).

Ada beberapa poin yang menjadi tuntutan buruh yang akan berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut. Antara lain adalah, menolak PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Buruh juga menolak sistem upah murah.

“Kami juga menuntut agar pemerintah menaikkan  komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi 84 item. Lalu kami meminta agar sistem kerja kontrak diihapus. Lalu tingkatkan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Pensiun bagi buruh,” ujarnya.

Selain itu, buruh juga meminta agar Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga sembako diturunkan.

Willy juga menyoroti kasus-kasus perburuhan yang belum tuntas hingga kini. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dituntut bisa memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menambah anggaran kuantitas dan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan.

“Gubernur melalui Disnaker Sumut harus segera menyelasaikan kasus kasus perburuhan di Sumut yang bertahun tahun tidak terselesaikan. Di antaranya, kasus buruh PT Perkebunan Sumatera Utara,  PT Karya Delka Maritim (Belawan) dan banyak kasus buruh perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu tak kunjung diselesaikan,” ujarnya.

FSPMI Sumut menolak tegas acara May Day yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota. Kegiatan seperti itu dianggap hanya menghabiskan uang pemerintah.

“Itu adalah kegiatan hura hura seperti berjoget dengan musik dan iming-iming pembagian hadiah untuk para buruh. Ini sangat tidak pantas dilakukan di hari buruh yang memiliki sejarah kelam dalam meraih kesejahteraan buruh,” ujarnya.

Kesejahteraan buruh di Sumatera Utara ibarat jauh panggang dari api. Upah buruh sangat minim. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir buruh di Sumut jauh tertinggal dari daerah lain.

"Belum lagi carut-marut tentang masalah ketenagakerjaan yang tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah Sumut dalam hal ini Disnaker setempat,” harap Willy.

Willy berharap, pada aksi nanti, Edy Rahmayadi bisa hadir di tengah-tengah massa buruh. “Agar dia mendengar langsung kasus-kasus buruh di Sumut, dan ke depan memperhatikan kesejahteraan kaum buruh Sumut khususnya, kalau beliau tidak hadir, berarti kita anggap dia tidak berempati pada kaum buruh,” pungkasnya.