Massa Unimed sampaikan 18 tuntutan kepada DPRD Sumut
Upah rendah guru menjadi sorotan, mahasiswa minta DPRD peduli nasib pengajar
Mahasiswa Unimed sentil Prabowo Subianto dan menuntut perampasan aset koruptor
Medan, IDN Times - Ratusan mahasiswa Unimed mendatangi gedung DPRD Sumut untuk menyampaikan sejumlah protesnya, Selasa (2/9/2025). Apa yang mereka sampaikan disebut menjadi representasi kemarahan rakyat akhir-akhir ini.
Bukan hanya membawa isu soal mendorong RUU perampasan aset dan sejumlah kebijakan kontroversi DPR, massa Unimed juga menyoal upah rendah guru. Bagi mereka masih banyak guru yang menderita karena gaji yang sedikit di samping tekanan kerja yang besar.
Mahasiswa Unimed terpantau melakukan aksi akustikan di depan Gedung Wakil Rakyat. Sejumlah lagu kritik mereka nyanyikan bersamaan dengan protes yang mencuat.
Ada 18 tuntutan disampaikan massa aksi. Mulai dari mendorong RUU perampasan aset, sampai dengan menuntut kesejahteraan guru.
"Hari ini kami ada 18 tuntutan. Tapi poin besarnya ialah perampasan aset, pendidikan dilecehkan, reformasi DPRD, dan reformasi Polri!" kata Linton Naibaho selaku Pimpinan Aksi kepada IDN Times.
Bagi massa Unimed, RUU perampasan aset begitu urgensi. Hal ini menyusul dengan banyaknya pejabat-pejabat korup di Indonesia.
"Perampasan aset ini sangat penting bagi bangsa kita. Nah kita lihat bangsa kita marak korupsi. Harus ada wadah yang mengantisipasi korupsi ini. DPR buat UUD sesuai dengan kebutuhannya, tak dikaji lebih dalam. Kita ingin DPRD Sumut juga mengajak Unimed berdiskusi. Kami rasa Unimed orang hebat dan intelektual. Kami ingin DPRD berani mengambil langkah dengan berdiskusi langsung dengan mahasiswa," lanjutnya.
Sebagai mahasiswa yang belajar di kampus pendidikan, massa Unimed menyoroti soal nasib guru. Bagi massa aksi, kesejahteraan pengajar adalah investasi peradaban yang memuliakan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Kesejahteraan guru dan dosen bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga penghargaan terhadap profesi yang berperan penting dalam membentuk generasi bangsa dan memajukan peradaban. Pendidikan disebut Linton sebagai investasi untuk membangun sumber daya manusia dan kemerdekaan bangsa.
"Kami mahasiswa Unimed pencetak guru. Kami merasa miris ada narasi yang mengatakan guru beban negara. Apalagi guru honorer gajinya sangat miris. Kami ingin memperjuangkan itu. Pendidikan dilecehkan, padahal tanpa pendidikan apapun tak bisa jalan," ujar Linton.
Ia juga menyinggung realitas lapangan yang menunjukkan dedikasi tinggi guru, namun sering kali tidak sebanding dengan kesejahteraan finansial dan profesional. Hal ini disebut Linton berdampak negatif pada motivasi, kualitas pengajaran, dan pada akhirnya menurunkan kualitas pendidikan nasional.
Banyak guru dan dosen terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), menghadapi tantangan berat. Linton menyebutkan tantangan itu mencakup akses terbatas, gaji minim, hingga fasilitas yang kurang menyokong.
"Kami tekankan pemerintah kalau boleh gaji guru harus layak. Kami tak meminta guru harus kaya, tapi minimal disejahterakan dan difasilitasi segala penelitiannya," beber pimpinan aksi yang menjabat di bidang eksternal Senat Mahasiswa Unimed itu.
Massa Unimed diperkirakan mencapai 350 orang. Bagi Linton, massa yang banyak ini cukup merepresentasikan amarah mahasiswa Unimed yang resah dengan sejumlah kebijakan pemerintah.
Bahkan, mahasiswa sempat menyentil Presiden Prabowo. Bagi mereka, orang nomor satu di Indonesia itu merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas huru-hara yang terjadi.
"Kami tekankan kepada Pak Prabowo, lisan bapak dijaga. Kata 'ndasmu' tak layak diucapkan Presiden. Kemudian orang korupsi itu harus dirampas asetnya biar bersih. Sebagai rakyat kami berhak kritik pemerintah. Kami juga ingin sampaikan aspirasi dengan damai. Terus terang kami tersinggung ada bilang yang bayar kami (aksi mahasiswa) orang korupsi. Kamilah justru yang memerangi orang korupsi itu. Siapa yang lebih bersih, Pak Prabowo atau mahasiswa Unimed?" tanya Linton dengan kesal.
Massa aksi bersorak-sorai ketika Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus, akhirnya datang menjumpai massa aksi. Terutama saat perempuan kader Golkar itu menerima tuntutan mereka.
"Hasil pertemuan dengan Bu Erni, 2x24 jam akan dikoordinasikan dengan kami. Di sini kita bisa melihat sejauh mana mereka bisa mengkaji. Kalau belum ada dikaji, kami akan lakukan aksi jilid 2!" Linton mengultimatum.