Massa Tolak BBM Naik Diduga Dipukuli, KontraS: Polisi Harusnya Malu

Bagi KontraS ini apa yang dilakukan aparat adalah bentuk kesewenangan kepolisian dalam melakukan pengamanan. Ini juga sekaligus menjadi bukti, semakin sempitnya ruang kebebasan sipil dalam menyampaikan pendapat.

“Kepolisian menjadi alat yang digunakan negara untuk mengekang kemarahan rakyat atas situasi saat ini,” ungkap Kepala Operasional Badan Pekerja KontraS Sumut Adinda Zahra Noviyanti, Senin malam.

Kata perempuan yang akrab disapa Dinda ini, aksi unjuk rasa jelas dilindungi dan dihormati oleh  Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Dalam aturan tersebut bahkan dijelaskan siapapun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka Umum dapat dikenakan pidana,” tegas Dinda.

Dinda melanjutkan Indonesia juga telah meratifikasi instrumen internasional terkait Kovenan Hak Sipil dan Politik, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menjamin hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Berbagai aturan tersebut harusnya menjadi acuan kepolisian untuk tidak bertindak sewenang-wenang.

Sayangnya, aturan-aturan  tersebut justru terdegradasi lewat pasal 273 RKUHP yang saat ini juga tengah ditolak oleh mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat sipil. 

“Bayangkan, belum ada pasal tersebut saja kepolisian kerap melakukan tindakan represif terhadap massa aksi. Bagaimana pula jika aturan ini ditetapkan? Jelas penyempitan ruang sipil ada di depan mata,” ungkapnya.

Lanjut Dinda, Kepolisian harusnya malu karena bahkan telah berkali-kali mengangkangi aturan-aturannya sendiri terkait prinsip dalam dalam setiap kerja-kerja kepolisian.

Dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 tahun 2009 penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian bertujuan untuk mencegah, menghambat, dan menghentikan tindakan yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Namun kepolisian kerap kali bertindak tidak sesuai dengan prinsip nesesitas dan proporsionalitas.

“Bagi kami tindakan kepolisian justru menambah citra buruk kepolisian di mata publik,” tukasnya.

KontraS Sumut menilai mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk mengevaluasi jajarannya dalam hal pengendalian masa aksi. KontraS juga menuntut polisi agar menjunjung tinggi semangat HAM dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya.

“Jangan sampai ini hanya wacana-wacana belaka. Walhasil, kepercayaan publik terhadap kepolisian semakin runtuh. Kapolri harus turun tangan dengan memberikan instruksi pada jajaran di bawahnya untuk memastikan penerapan prinsip HAM dalam pengendalian massa aksi. Mengingat peristiwa ini bukan hanya terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Jangan sampai preseden buruk banyaknya korban pada aksi ‘Reformasi Dikorupsi’ pada 2020 terulang kembali,” tegasnya.

KontraS juga menuntut agar para korban diberikan akses keadilan. KontraS juga membuka hotline pengaduan bagi orang-orang yang menjadi korban penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh kepolisian. Kanal pengaduan dibuka pada nomor WhatsApp 0822 3331 1967.

“Kami akan melakukan advokasi kepada para korban,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam kericuhan itu, sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka. Bahkan ada massa yang dibawa ke rumah sakit.

Di tengah kericuhan, polisi juga menembakkan gas air mata. Ini membuat massa berhamburan.

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Siantar Simalungun Juwita Panjaitan mengatakan, salah seorang rekannya terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Ia mengalami  luka bakar di bagian paha. Mahasiswa tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan intensif rumah sakit.

"Sekarang di rumah sakit. Dia mengalami luka di bagian paha dan sesak napas. Setelah ini, kami buat laporan ke Polres Siantar," ucap Juwita.

Hingga saat in belum diketahui berapa jumlah mahasiswa yang terluka akibat bentrokan demo tersebut.

Terpisah, Kapolres Siantar AKBP Fernando yang ditemui di depan Mapolres mengaku akan memeriksa anggotanya yang terlibat bentrok dengan mahasiswa.

"Kebetulan tadi saya sedang ada pertemuan dengan massa unjuk rasa dari kelompok korban investasi bodong. Saya terima informasi ada keributan sehingga saya meninggalkan pertemuan itu," terangnya.

AKBP Fernando juga menanggapi permintaan mahasiswa untuk mencopotnya dari jabatan Kapolres karena bentrok tersebut. "Saya siap dicopot kalau karena kejadian ini," pungkasnya.