Medan, IDN Times - Beragam penolakan terhadap UU TNI di Kota Medan masih terus terjadi. Kali ini ratusan massa aksi dari masyarakat sipil melakukan demonstrasi di gedung DPRD Sumut, Kamis (27/3/2025).
Antara massa aksi dengan petugas keamanan sempat terjadi bentrok. Hal ini ditengarai karena massa aksi kecewa perwakilan DPRD Sumut tidak ada satu pun keluar menemui massa aksi.
Grey selaku koordinator aksi membeberkan penolakan massa aksi terhadap UU TNI. Selain dianggap meladministrasi, UU TNI dianggap akan mempersempit akses sipil.
"Agenda utama aksi adalah menolak keterlibatan militer dalam jabatan sipil. Ada banyak alasan kita tolak. Pertama kita bicara soal formil dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita tahu perubahan uu dilakukan karena adanya kebutuhan sistem hukum kita. Di sisi lain, dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan harusnya transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful particiaption)," kata Grey, Kamis (27/3/2025).
Bagi massa aksi, tidak ada urgensi yang mendesak bagi pengesahan UU TNI. Alih-alih muatan undang-undang tersebut dianggap merugikan masyarajat.
"Apabila kita lihat UU TNI, ini sangat sedikit menjamin keterlibatan sipil di dalam. Sehingga partisipasi bermakna itu tidak ada alias dinihilkan. Kita tahu revisi UU TNI dikebut di hotel bukan gedung parlemen yang jadi ruang pembentukan UU," lanjutnya.
Massa aksi turut pula menyinggung bahwa revisi UU TNI tidak masuk dalam prolegnas. Meskipun dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau tata tertib DPR pembentukan UU tidak harus masuk prolegnas, namun massa aksi UU TNI bukanlah sesuatu yang genting dan memaksa.
"Kami kembali menyuarakan agar UU TNI dibatalkan. Karena secara legalitas itu tidak sah dan tidak melibatkan rakyat di dalamnya. Salah satu kenapa ini harus ditolak, karena kita tak mau mengulangi dwifungsi ABRI lagi di Indonesia," timpal peserta aksi bernama Lusty.
Militer disebutnya memili konsep komando. Lustu mengatakan bahwa banyak kekerasan yang terjadi di dalamnya.
"Ini kita menyayangkan, ya. Kita sudah dari jam 10 pagi, kita ingin masuk ke rumah rakyat dengan baik-baik. Tapi ternyata kita tidak disambut positif. Mereka tidak turun untuk menemui kita. Bahkan kita tidak membuat anarkis seperti yg disampaikan. Saat kita masuk ternyata mereka (polisi) melakukan tindak kekerasan seperti mendorong dan lainnya," sebutnya.
Lusty khawatir bahwa hadirnya UU TNI bisa membuat perempuan menjadi semakin rentan mendapat kekerasan.
"Kita tak ingin mengenang kembali kematian buruh perempuan, pelecehan buruh perempuan atau perempuan pembela HAM yang bersuara. Karena di situasi sebelum UU tni disahkan saja banyak perempuan yang mengalami kekerasan terutama perempuan pembela HAM. Apalagi kalau ini sudah disahkan dan jadi produk yang legal di negara ini? Siapapun yang bersuara atau mengkritik bisa dikangkangi militer," klaimnya.
Aksi masyarakat sipil ini juga melibatkan banyak kelompok perempuan. Lusty mengaku bahwa dalam aksi kali ini ada perempuan juga yang menjadi korban bentrokan.
"Kita barisannya cukup strategis, ya, ada perempuan dan laki-aki. Namun ternyata tubuh perempuan ada tertindih, ada massa aksi tak sengaja menginjak juga," pungkasnya.