Massa Aksi Tak Terima 2 TNI yang Bunuh Remaja Dituntut 1 Tahun Penjara

Bonaerges Marbun (20) mewakili massa aksi mengungkapkan kekecewaannya kepada Pengadilan Militer. Ia mengungkapkan bahwa tuntutan oditur tak sesuai dengan dakwaan awal.

"Dari tuntutan yang dikasih oditur kepada terdakwa, bahwa mereka melanggar pasal 359 KUHPidana. Sementara dari awal dakwaan itu yang diberikan di website, tidak ada menyatakan bahwa pasal 359 KUHP ini," sebut Bonaerges kepada IDN Times, Kamis (17/7/2025).

Massa aksi tidak terima ketika kedua tersangka hanya dituntut 1,5 dan 1 tahun penjara. Terlebih pasal 359 dialamatkan kepada mereka yang berarti tindakan pembunuhan itu merupakan bentuk kelalaian.

"Hari ini tuntutan oditur terhadap 2 TNI pelaku pembunuhan remaja hanya diberikan hukuman seperti yang termaktub pada pasal 359 KUHP, bahwa tindakan ini atas kekeliruan. Mereka dijatuhkan hukuman 1,5 dan 1 tahun penjara. Di mana kita ketahui ini pembunuhan. Tapi yang diberikan oditur hukumannya yaitu hanya tindakan kelalaian," lanjutnya.

Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutannya. Salah satunya dialamatkan kepada oditur untuk memberikan pasal yang seharusnya diberikan sejak kasus ini bergulir.

"Pada dakwaan yaitu pasal 338, dan pasal 55 ayat 1 KHUP yang isinya soal merampas nyawa orang lain karena pembunuhan. Maka seharusnya diancam pidana penjara paling lama 15 tahun," sebut Bonaerges.

Bukan hanya itu, massa aksi juga menyinggung pasal berlapis yang sebelumnya disinggung. Bonaerges mengatakan bahwa UU soal Perlindungan Anak harus menjadi atensi.

"Dan jangan lupa pasal berlipat yang diberikan di awal kepada terdakwa, yaitu UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Yang mengatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah terhadap hal ini ialah anak 13 tahun. Bayangkan, dia ditembak oleh oknum TNI," bebernya.

Serka Darmen Hutabarat dan Serda Hendra Fransisko membunuh remaja berinisial MAF tak seorang diri. Ada 4 warga sipil yang juga turut membantu mereka.

Bonaerges mengatakan bahwa perkara ini tidak memberikan keadilan. Di mana pelaku sipil dan TNI mendapatkan hukuman yang berbeda.

"Ada 6 orang pelaku, di antaranya 4 sipil dan 2 TNI. Perhari ini yang sipil sudah kita dapati hukumannya yaitu 4 tahun penjara di Pengadilan Umum Sei Rampah. Kita tak tahu apa yang terjadi pada hukum di Peradilan Militer kenapa bisa seperti itu (berbeda). Apalagi terhadap kawan kami anak di bawah umur yang seharusnya diadili berdasarkam dakwaan di awal," tutur Bonaerges.

Mereka berharap pengadilan militer mampu memberikan hukuman seberat-beratnya pada dua prajurit Kodim 0204 Deli Serdang itu. Meskipun dalam sidang pledoi mereka menyampaikan sejumlah permohonan diringankan hukuman karena faktor sosial ekonomi.

"Kami mau tuntutan sebelumnya dicabut dan diberikan tuntutan selayaknya. Kalau namanya pembunuhan itu bisa dihukum mati. Tapi tidak yang kami dapatkan hari ini," pungkasnya.