Mantan Plt Bupati Tapsel: Kerentanan Ekosistem Buah Kerja Kemenhut sejak Dahulu

Atas nama Kebutuhan Pembangunan, kata dia, maka 10-20 tahun terakhir, Pemerintah Pusat memberikan pelepasan kawasan untuk Kebutuhan Pembukaan Perkebunan sawit, dan paling rentan pada wilayah pegunungan (hulu), segala macam praktek telaah akademik untuk pertimbangan teknis dan lain-lain maka keluarlah Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan menjadi Lahan Perkebunan Sawit.

"Negara kita memang membutuhkan Komoditi Unggul dan membanggakan, tapi negara kita 'agak termasuk bebas' soal teknis kuasa menguasai serta merubah kawasan hutan menjadi Non Hutan. Pembukaan Lahan Tambang Emas yang luas dan kita lihat peta konsesinya yang fantastis juga menarik mencapai ratusan ribu hektar, walaupun yang dieksploitasi awal hanya seribu hektare dan berada pada wilayah hulu atau upstream, apalagi tambang metode open pit mining, " jelasnya.

Menurutnya ada beberapa skema yang resmi mengeksploitasi hutan atas nama 'kemakmuran rakyat' dan Pendapatan negara. Pertama, Izin PHAT yang memberikan izin penebang tegakan hutan di wilayah Non Kawasan Hutan, pada prakteknya ada indikasi pelaku memakai izin ini dan menebang kayu di wilayah luar peta izinnya dan atas nama bukan daerah kawasan hutan yang ditetapkan Pemerintah. Padahal jelas mereka merubah hutan menjadi gundul.

Kedua, Skema Perhutanan Sosial yang ada juga diberikan pada wilayah kawasan hutan, dimana pembersihan lahan untuk komoditi tertentu, skema perhutanan sosial ini seolah olah pro-rakyat , tapi banyak indikasi skema ini 'dimainkan' oleh aktor.

Ia membeberkan ada banyak izin yang diberikan sejak 10-20 tahun lalu dengan atas nama pembangunan industri dan pendapatan negara serta atas nama 'sepanjang masih ada 30 persen cadangan hutan' maka pembangunan di ijinkan alias pelepasan lahan dari kawasan hutan untuk Non Kehutanan.

"Benar bahwa Negara punya instrumen menentukan keputusan tentang Izin Pembangunan yakni AMDAL, Tapi perlu di ingat sejak 2014 dimana UU 32 Tahun 2004 di revisi menjadi UU 23 Tahun 2014, ini artinya sejak 11 tahun lalu Total dikendalikan Pemerintah Pusat urusan kehutanan," tegasnya.

Sedangkan Pertambangan , Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemerintah daerah ditarik semua ke pemerintah pusat mulai dari IUP, IPR, IUPK, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan

Ingat bahwa sejak dahulu kewenangan izin pelepasan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan adalah kewenangan Kemenhut dan KemenLH. Sekalipun sebelum 2014 ada kewenangan Pemerintah Daerah, tetap saja pengambil keputusan adalah Pemerintah Pusat

"Artinya, silakan Kementerian LH dan Kementerian Hutan pada paska bencana alam 2025 Sumatera ini, mengambil sikap " akan memeriksa dan audit", tapi ingat bahwa Kementerian ini juga yang menerbitkan izin di awal. Jangan memercik air di dulang," ungkapnya.

Kemudian, terakhir, terkait penjagaan hutan & keanekaragam hayati dalam arti memiliki Polisi Hutan/Kehutanan maupun Penyidik PPNS adalah Kementeriam ini melalui UPT-UPT nya yang berada di Daerah dengan dana dari APBN untuk menggaji dan mendanai operasional penjagaan hutan dan kawasan hutan.

Momentum ini harus membuat dan memacu kita instrospeksi bersama tentang masa depan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik, jargon keseimbangan ekologis dan ekonomis jangan lagi di dalam kertas, tapi harus benar benar nyata.