Malaysia Deportasi 90 PMI Bermasalah Via Riau, Ada yang Hamil 8 Bulan

Fanny menerangkan, dari 90 PMI yang telah tiba itu, ada 2 orang yang mendapatkan pemantauan khusus setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh petugas. Kedua orang itu berasal dari Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Timur (Jatim).

"Untuk yang dari Sumut dia lagi hamil i bulan dan dinyatakan dalam kondisi stabil. Sedangkan yang dari Jatim, mengalami sesak nafas dan demam tinggi," terangnya.

"Tapi secara keseluruhan, mereka (90 PMI) dalam kondisi sehat dan layak untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing," sambungnya.

Setelah pemeriksaan itu, para PMI diarahkan ke Rumah Ramah P4MI Dumai untuk proses pendataan, pelayanan dan fasilitasi sebelum dipulangkan. Selain itu, petugas juga membantu para PMI melakukan registrasi IMEI telepon genggam di Bea Cukai Dumai.

Tim BP3MI dan P4MI juga memberikan pembekalan serta penyuluhan mengenai bahaya bekerja ke luar negeri secara non-prosedural, serta menyampaikan kehadiran negara melalui KP2MI dalam melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia.

90 PMI yang dipulangkan itu, terdiri dari 60 laki-laki dan 30 perempuan, termasuk dua anak-anak. Adapun sebaran daerah asal mereka sebagai berikut.

• Jatim 36 orang

• Sumut 19 orang

• Aceh 7 orang

• Riau 2 orang

• Jambi 4 orang

• Lampung 2 orang

• Jawa Barat (Jabar) 6 orang

• Jawa Tengah (Jateng) 4 orang

• Sulawesi Tengah (Sulteng) 1 orang

• Sulawesi Utara (Sulut) 1 orang

• Nusa Tenggara Barat (NTB) 5 orang

• Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 orang

Prof Dr Moch Chotib selaku Staf Ahli Bidang Transformasi Digital KP2MI mengatakan, bahwa kehadiran pemerintah dalam pemulangan ini adalah bentuk nyata perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri.

"Meskipun sebagian besar berangkat secara unprosedural, negara tetap hadir untuk melindungi mereka begitu mereka kembali ke tanah air. Ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah," ujar Prof Chotib.

Ia juga menjelaskan, bahwa seluruh proses pemulangan tidak dipungut biaya apapun bagi para PMI. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan dinas terkait untuk memastikan pemulangan berjalan aman hingga ke kampung halaman masing-masing.

Prof Chotib menyampaikan, bahwa KP2MI saat ini sedang menyiapkan program peningkatan kompetensi dan pelatihan bahasa bagi calon PMI agar lebih siap bersaing di luar negeri.

"Kita akan siapkan kurikulum di sekolah-sekolah agar mereka punya keterampilan dan kemampuan bahasa yang memadai. Ke depan, kita ingin kirim pekerja yang terlatih dan memiliki skill tinggi, bukan yang under skill," tegasnya.

Menanggapi maraknya kasus PMI yang terjebak penipuan (scammer) di negara seperti Kamboja dan Myanmar, yang hingga kini belum memiliki kerja sama resmi dengan Indonesia, ini kata Prof Chotib.

"Kami tidak bisa melarang. Karena mereka berangkat dengan visa bebas ASEAN. Tapi kami imbau agar masyarakat tidak tergiur bekerja di negara-negara tersebut," ujarnya.

Saat ini, sebut Prof Chotib, pemerintah tengah menyiapkan langkah diplomatik melalui Dirjen Kerja Sama Luar Negeri untuk merevitalisasi perjanjian dengan Kamboja dan negara lain, demi melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.

"Jika kerja sama itu sudah selesai, semua pekerja kita di luar negeri akan lebih terjamin haknya," pungkas Prof Chotib.