Makan Korban, Harus Ada Solusi Bijak Tangani Tambang Ilegal Madina

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatra Utara memberi kritik terhadap pemerintahan ihwal tambang illegal di Madina. Deputi II WALHI Sumut Rianda Purba mengatakan, tambang-tambang illegal ada karena pembiaran dari pemerintah. Ini membuktikan buruknya pengawasan dari pemerintah terkait aktifitas tambang ilegal.

“Kejadian ini tentu tidak terlepas dari sistem tata kelola pertambangan minerba masih berkutat pada sistem hukum atau peraturan perundang-undangan yang belum berpihak kelestarian lingkungan dan jaminan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam. Tidak adanya konsistensi implementasi hukum, dan lemahnya penegakan hukum,” ujar Rianda, Kamis (26/1/2023).

WALHI juga mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menangani tambang ilegal. Gubernur Sumut sudah berulang kali mengatakan akan menutup tambang ilegal. Berkaca pada banyaknya korban berjatuhan dan dampak lainnya. Namun sampai sekarang tambang – tambang itu tetap eksis.

“Penegakan Hukum tentunya harus massif dalam konteks pertambangan illegal ini, kita tahu bahwa ada niatan akan hal tersebut, namun, kenapa ini lambat dalam realisasinya hingga korban jiwa terus berjatuhan,” ungkapnya.

Kata Rianda, penghentian tambang ilegal juga harus dibarengi solusi dari pemerintah. Jika menutup tanpa ada solusi, kemungkinan masyarakat akan kembali menjadi penambang.

Pemerintah harus menjamin para penambang illegal memiliki sumber ekonomi baru yang berkelanjutan.

WALHi juga mendesak Pemprov Sumut segera menerbitkan Pergub Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Provinsi Sumatera Utara.

Penghapusan merkuri ini sesuai dengan Konvensi Minamata yang telah diratifikasi Indonesia pada September 2017 lalu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Tentang Merkuri dan diatur melalui Peraturan Presiden No.21/2019. Peraturan ini memrioritaskan pengurangan dan penghapusan merkuri di empat sektor, yaitu sektor tambang emas rakyat, pembangkitan energi, sektor kesehatan, dan manufaktur.

“Kita mendesak agar Pemerintah serius dalam menangani, menindak, memberikan solusi konkret mata pencaharian alternatif dan kebijakan memadai seperti RAD pengurangan merkuri yang diakibatkan dari praktek pertambangan baik yang ilegal atau legal. Karena, persoalan ini tidak cukup hanya diselesaikan dari satu langkah solutif saja, tapi harus menyeluruh meliputi sistem hukum dan praktek kebijakannya hingga keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan dan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam,” tukasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Kembali berkomentar ihwal tambang ilegal yang memakan korban. Dia berjanji akan menutup tambang di sana. Namun, pihaknya masih melakukan kajian untuk mencarikan solusi terhadap masyarakat terdampak.

"Habis ini, kita ini sudah tegas ini. Tapi, kan menghadapi rakyat ini yang harus berjalan. kalau kita tutup itu, orang-orang yang bekerja harus kita alihkan pekerjaan lainnya. Jangan gara-gara itu kita tutup, terus anak, saudaranya semua tak bisa makan. Walaupun kita tau itu tak benar," ungkap Edy, Selasa (24/1/2023).

Catatan IDN Times, Sebanyak 14 orang tertimbun di dalam galian lubang yang terletak di Desa Bandar Limabung, Kecamatan Linggabayu, Kamis (28/4/2022). Dua orang berhasil selamat, 12 orang lainnya meninggal dunia. Mereka berniat mencari emas sisa penggalian dari tambang diduga ilegal itu.

Kemudian pada September 2022, 2 orang penambang ilegal meninggal dunia setelah tertimbun longsoran tanah di Desa Lancat, Kecamatan Linggabayu, Mandailinatal, Senin (3/9/2022). Mereka menambang emas di lubang tambang bekas milik PT Madina Madani Mining (M3).

Founder Voice of Forest, Bim Harahap mendorong kepolisian mengambil tindakan tegas kepada para tauke tambang ilegal. Sehingga rantai panjang tambang ilegal bisa diputus. Sembari Pemkab memberikan solusi konkret untuk masyarakat.

“Keberadaan tambang ilegal ini memberikan dampak kerusakan lingkungan yang cukup serius. Yang menerima dampaknya masyarakat secara luas,” pungkasnya.