Main 'Sulap' Bangun Sekolah Rakyat

Suasana Sentra Bahagia yang akan dibangun menjadi salah satu tempat Sekolah Rakyat (IDN Times/Indah Permata Sari)

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menargetkan ada sebanyak 40 sekolah di Jatim. Anggaran tiap sekolah sebesar Rp100 miliar. Sehingga, jika ada 40 sekolah, akan ada gelontoran Rp4 triliun dari pusat, di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Jadi untuk sekolah rakyat ini, daerah diminta menyiapkan lahannya, dan Pemerintah akan menyiapkan anggarannya. Kira-kira satu unit sekolah anggarannya Rp100 miliar. Kami berharap Jatim dapat kuota 40 sekolah, yakni 38 kab/kota dan dua untuk provinsi. Misalnya kita bisa mendapatkan kuota 40, dengan anggaran satu sekolah Rp100 miliar, maka ada uang beredar sekitar Rp4 triliun. Artinya, keberadaan sekolah ini juga memberikan multiplayer effect karena kita bisa merekrut banyak tenaga kerja,”katanya. 

Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur (Jatim) memastikan bahwa Sekolah Rakyat (SR) yang akan beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026 sebanyak tiga SR saja.

Saat ini, kata Novi, ada dua SR yakni UPT PPSPA Batu dan BPSDM Jatim Kampus Kawi Malang yang sudah membuka pendaftaran penerimaan siswa jenjang SMP dengan kapasitas masing-masing 75 siswa. Satu SR yang siap dibuka dan memulai pembelajaran pada Juli mendatang, yakni SMK Maritim Lamongan.

Selain tiga SR tersebut, Novi menyebut ada dua lagi SR yang di bawah naungan Pemprov Jatim. Dua yang dimaksud ada di Jember dan Mojokerto. Selain itu ada lahan seluas 9,7 hektare yang akan dimanfaatkan SR untuk wilayah Malang Selatan. Lahan itu berada di Desa Sriganco Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

Salah satu Sekolah Rakyat yang diluncurkan pemerintah pusat ada di Bali, tepatnya di Sentra Mahatmiya Bali Kecamatan Tabanan. Saat ini sudah ada 78 calon siswa yang sedang menunggu seleksi lebih lanjut.

Mengenai kesiapan Sekolah Rakyat tersebut, Sri Wibowo juga mengaku pihaknya sedang merenovasi ruang kelas dan asrama. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk melakukan kalkuasi mengenai kapasitas ruang kelas dan asrama kami," ujarnya.

Dari perhitungan sementara, ruangan kelas dan asrama yang disiapkan untuk Sekolah Raktat bisa menampung hingga tiga rombel. "Untuk asrama nanti konsep tempat  tidurnya itu tempat tidur bertingkat," katanya. 

Di Nusa Tenggara Barat, Sentra Paramita Mataram dan eks Akademi Perawat (Akper) Selong, Lombok Timur, akan disulap jadi sekolah rakyat. Sentra Paramita Mataram adalah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi langsung Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI.

Sedangkan eks Akper Selong merupakan perguruan tinggi kesehatan milik Pemprov NTB yang sudah ditutup sejak 2018 lalu. Eks Akper Selong berlokasi di Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Sentra Paramita Mataram akan menerima 100 siswa atau 4 rombel, sedangkan eks Akper Selong akan menerima sebanyak 125 siswa atau 5 rombel sekolah rakyat tahun 2025.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial NTB Hamzanwadi menjelaskan Sekolah Rakyat di Sentra Paramita Mataram masuk tahap IA. Sedangkan Sekolah Rakyat eks Akper Selong Lombok Timur masuk tahap IB. Namun, kedua sekolah rakyat itu akan mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026.

Selain di Lombok, sekolah rakyat juga diusulkan di Lopok Kabupaten Sumbawa dan Pandai, Woha Kabupaten Bima. Kementerian PUPR sudah melakukan survei di dua lokasi tersebut. Syarat utamanya adalah kesiapan lahan minimal 5 hektare dan benar-benar clear and clean.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda NTB, Firmansyah menyebutkan total ada sembilan lokasi usulan sekolah rakyat oleh Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota.

Sedangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih mengebut kesiapan Sekolah Rakyat. Lokasi sementara memanfaatkan bangunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung di Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum BPSDM Lampung, Edison Manurung mengatakan, lembaganya terus berkoordinasi dan mulai menata fasilitas Sekolah Rakyat bersama instansi pemerintah daerah terkait lainnya.

"Sesuai perintah Pak Gubernur, untuk fasilitas perlengkapan sekolahan sudah kita persiapkan lagi jalan, terutama ruang kelas dan asrama," ujarnya dimintai keterangan, Sabtu (24/5/2025).

Di Medan, Balai Sentra Bahagia milik Kemensos akan disulap jadi Sekolah Rakyat. Kini pihaknya sudah dalam tapat seleksi calon siswa. Raharjo, sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Sentra Bahagia, Kota Medan, menjelaskan bahwa telah melakukan door to door atau jemput bola melalui pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk merekrut calon siswa.

"Bukan berarti jemput bola itu tidak ada yang mendaftar, tapi karena memang itu secara Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," ucapnya pada IDN Times, Kamis (15/5/2025).

Selanjutnya, dikatakan Raharjo ada rangking terakhir yang diambil pada kategori kemiskinan ekstrim yaitu, Desil 1 dan Desil 2. Dari 900-an calon siswa SR, secara administrasi lulus penyeleksian tercatat 240 calon siswa yang sudah mendaftar. Kemudian, hasil rapat disebutkan Raharjo ada sekitar 129 calon siswa ditambah 7 anak yang harus dimasukkan karena dibawah garis rata-rata kemiskinan.

Sehingga totalnya 136 calon siswa yang sudah dalam penyeleksian, yang nantinya diterima 100 anak untuk menjadi siswa SR di Sentra Bahagia Kota Medan.

"Data diambil dari keseluruhan di Kota Medan, 900 ini sudah memenuhi persyaratan mutlak untuk kesanggupan orangtua agar anaknya tinggal 24 jam disini itu yang paling banyak tidak menyetujui karena namanya orangtua masih SMP untuk melepasnya kan tidak semudah itu. Kemudian kita seleksi lagi hingga dapatlah 136 calon," ungkapnya.

Raharjo menyebutkan, dari 100 siswa akan dibagi 4 rombongan belajar (rombel) menjadi 25 siswa dalam 1 rombel.

Sedangkan bangunan sekolah masih tahap persiapan. Namun ia tidak merinci sudah berapa persen persiapan dilakukan.

“Kalau persiapannya berapa persennya tidak bisa diperkirakan, tetapi menurut saya sudah mulai dan kami tidak meragukan dari pihak yang merenovasi bangunan tersebut," jelas Raharjo.

Sedangkan di Banten, pemeritah provinsi menargetkan pelaksanaan pembangunan atau groundbreaking Sekolah Rakyat dimulai pada Juni 2025. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengatakan hampir seluruh kabupaten/kota di Banten telah menyatakan kesiapan menyediakan lahan minimal satu hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

“Cilegon, Pandeglang, Serang, Tangerang sudah siap. Tapi yang paling memungkinkan cepat realisasi itu Pandeglang dan Lebak karena tanahnya sudah tersedia,” kata Dimyati di Untirta Serang, Rabu (23/4/2025).

Siswa berada di barak militer saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (ANTARA FOTO/Abdan Syakura)

Sekolah rakyat Palembang direncanakan terletak di Sentra Budi Perkasa Jalan Sosial Km 5, Sukabangun, Kecamatan Sukarami bakal menerapkan kurikulum khusus.

"Kurikulumnya akan berbeda karena ini sistem boarding school (asrama)," kata Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, Gini Toponindro saat dikonfirmasi IDN Times, Jumat (23/5/2025).

Mekanisme kurikulum khusus, lanjut dia, sampai saat ini masih dibahas detil dan sedang digodok pemerintah pusat. Sebab selain kurikulum khusus, nantinya tenaga pendidik atau guru yang mengajar akan disediakan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Kami hanya menyediakan lahan dan tempat sebagai pelaksana. Renovasi bangunan (sekolah rakyat) dari kementerian PU dan soal teknis belajar berdasar kebijakan kementerian pendidikan," jelasnya.

Sesuai pilar tanggung jawab, realisasi sekolah rakyat di Palembang melibatkan pemerintah pusat berkolaborasi dengan daerah dengan menggandeng sejumlah stakeholder seperti dari Kementerian Agama untuk edukasi pendidikan agama dan menyertakan TNI/Polri untuk pembelajaran pendidikan karakter.

Menurutnya untuk kriteria siswa di sekolah rakyat kita validasi bersama BPS, Dinas Sosial, dan dari sentra didampingi tenaga pendamping PKH (program keluarga harapan. Siswa yang diterima dan sekolah di Sekolah Rakyat adalah anak-anak putus sekolah di tingkat menengah pertama atau SMP dengan usia mereka, usia sekolah sesuai dapodik.

Sebab katanya, Sekolah Rakyat tahap awal hanya untuk menyambung belajar tingkat SMA kelas satu. Siswa tersebut nantinya berasal dari keluarga miskin yang datanya sudah terverifikasi pendamping PKH berdasarkan masing-masing kategori desil atau kategori batas kemiskinan.

"Mengutamakan desil 1 dan 2, dengan catatan miskin ekstrem. Kalau gak salah miskin ekstrem bagi mereka (keluarga yang punya anak usia sekolah) dengan pendapatan harian Rp20 ribuan," jelasnya.

Gini menegaskan, ada 10 kategori desil siswa yang berhak menjalani pendidikan di sekolah Rakyat Sentra Budi Perkasa Palembang. Nantinya para siswa akan mendapatkan fasilitas asrama menginap, sandang pangan seperti pakaian juga mendapatkan konsumsi harian hingga 3 kali per hari.

"Semua biaya sekolah dan asrama ditanggung pemerintah menggunakan APBN," kata dia.

Sementara kesiapan Sekolah Rakyat masih terus dilakukan pembenahan, meliputi pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut juga diperbaiki dan direnovasi Kementrian PU.

Sejumlah sarana dan prasarana yang disiapkan yakni ruang guru, adminstrasi, ruang tata sekolah, dapur, ruang makan dipisah putra-putri, asrama putra dan putri, laboratorium, sarana ibadah, olahraga, dan perpustakaan dari luasan total lahan 4,7 hektar.

Sekda Palembang Aprizal Hasyim menambahkan program ini juga dirancang sebagai pusat pembinaan bagi anak-anak yang pernah terlibat pelanggaran hukum. Pemkot bahkan menggandeng Yonif Raider 200 untuk memperkuat program pembentukan karakter siswa.

"Bukan dalam konteks menghukum, tapi untuk menanamkan nilai religius, kedisiplinan, cinta tanah air, dan kepedulian sosial. Anak-anak ini bukan gagal, mereka hanya butuh kesempatan kedua," katanya.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf saat memaparkan tentang sekolah rakyat di Medan (Dok. IDN Times)

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf memastikan bahwa program Sekolah Rakyat mulai dirintis di 100 lokasi pada tahun 2025. Program gagasan Presiden Prabowo Subianto itu disebut untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ia melaporkan sudah ada 100 lokasi di Indonesia siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025/2026.

“Insya Allah, akan dimulai pembelajaran rintisan sekolah rakyat di 100 titik, 50 persen lebih berada di Pulau Jawa: Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat," kata Saifullah Yusuf pada IDN Times, Jumat (23/5/2025).

Menurutnya, Sekolah Rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrem, di mana anak-anaknya berpotensi putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA.

“Presiden ingin memuliakan keluarga yang tidak mampu, ingin mereka bisa sekolah tapi dengan fasilitas sekolah unggulan,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.

Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, proses renovasi terhadap 65 gedung yang akan digunakan sebagai lokasi sementara sedang berlangsung.

"Sifatnya sementara. Hanya satu tahun, untuk kemudian tahun depan akan berpindah ke bangunan prototipe yang lebih permanen," katanya.

Gedung sekolah rakyat diproyeksikan ke depan akan menampung lebih dari seribu siswa untuk tiga jenjang sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA. Presiden menargetkan agar setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya satu sekolah rakyat, termasuk milik pemerintah provinsi.

Khusus untuk Provinsi Banten, menurutnya, masih dalam tahap konsolidasi. Namun, untuk lahan Sekolah Rakyat sudah diusulkan oleh Pemprov Banten. "Tapi untuk memulai rintisan ini saya masih terus koordinasi,” katanya.

Target operasional Sekolah Rakyat ditetapkan pada Juli 2025. Gus Ipul juga menyebut bahwa saat ini pihaknya tengah mematangkan tiga jenis kurikulum yang akan diterapkan, yakni kurikulum matrikulasi atau pengenalan, pembelajaran formal, serta pendidikan karakter.

"Anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa menjadi agen perubahan sosial dan ekonomi, serta ikut mendorong kemajuan daerahnya masing-masing," katanya.

Adapun terkait rekrutmen pengajar sekolah rakyat, Gus Ipul menjelaskan akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan dua opsi, yaitu penempatan Guru ASN atau guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu Sekolah Rakyat juga didukung penuh oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum serta instansi-instansi terkait termasuk Kantor Staf Presiden. Akan ada Satgas pengawasan, kita meminta bantuan oleh BPKP.

Sementara itu, untuk langkah selanjutnya setelah siswa lulus dari Sekolah Rakyat dapat menjadi langkah untuk menjalin Kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Rencananya akan ada satu SR satu kabupaten, satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas siswa mencapai 1.000 orang.

Kementerian Sosial dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini sedang mendiskusikan besaran gaji yang akan diberikan kepada guru yang mengajar di sekolah rakyat. Menurut Mensos, sudah ada beberapa angka yang dipertimbangkan.

Dia membocorkan paling sedikit para pengajar akan mendapatkan gaji setara dengan upah minimum regional (UMR).

“Saya belum berani menyebut angka, tapi sudah ada beberapa. InsyaAllah akan kita sesuaikan dengan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Harapan kita lebih dari (UMR) lah ya,” ujarnya di kantor Kemensos, Salemba pada Rabu, 9 April 2025.

Mensos mengatakan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang belum mendapatkan penempatan menjadi prioritas utama untuk mengajar di sekolah rakyat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari skema rekrutmen yang sedang dimatangkan di lintas kementerian menjelang tahun ajaran baru 2025/2026.

Dia menyebutkan opsi pertama yang disarankan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB)  adalah guru ASN dan PPPK yang belum dapat penempatan di kabupaten/kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Kalau sudah tidak ada lagi, barulah opsi berikutnya adalah rekrutmen dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan guru-guru yang mengajar di sekolah rakyat akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus aparatur sipil negara (ASN).

“Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (sekolah rakyat),” ujar Abdul Mu’ti dikutip dari keterangan resmi Kemensos.

Mu’ti mengatakan, meski tak terikat ASN, syarat bagi guru yang akan direkrut harus telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), bersedia mengajar penuh waktu, serta mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran.

Agar siswa dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan belajar, program matrikulasi selama satu bulan akan diterapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menjelaskan, guru dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat akan direkrut dari daerah sekitar sekolah. Menurut dia, hal tersebut dilakukan guna menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program. Tenaga pendidik akan diseleksi lewat Pendidikan Profesi Guru (PPG), sementara murid akan melewati beberapa tahapan dari administratif hingga wawancara.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh menjelaskan, konsep Sekolah Rakyat adalah boarding school. Selain itu, kurikulum Sekolah Rakyat akan diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dengan mengadopsi kurikulum nasional disertai penambahan materi khusus sesuai kebutuhan siswa di lingkungan mereka. Kualifikasi pengajar juga yang akan ditentukan oleh Dikdasmen dan Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti).

"Karena memang ini sekolah khusus, kurikulum yang akan dikembangkan dan tata kelolanya khusus," jelas Nuh.

Calon siswa Sekolah Rakyat dari Bandar Lampung, Riski Mubarok. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Di satu rumah semi permanen sempit berukuran sekitar 6 x 3,5 meter di Kelurahan Gunung Sulah, Kota Bandar Lampung tampak kehidupan salah satu keluarga sederhana penuh keterbatasan.

Dinding bangunan rumah hanya asbes dan triplek, lantainya bahkan beralaskan semen dingin. Di sanalah seorang anak remaja Khusnul Mubarok Arafah (15) tinggal bersama bibi, paman, kakak, dan dua sepupunya.

Lima jiwa ini bertumpu pada penghasilan tak menentu.Paman Khusnul bekerja serabutan dan sang bibi membuat kemplang demi menyambung hidup.

Sejak kecil, Khusnul sudah mengenal kehilangan.Ibunya meninggal saat ia masih di taman kanak-kanak. Sedangkan ayahnya pergi entah kemana meninggalkan tanggung jawab atas dirinya dan sang kakak.

“Dari kecil memang saya yang urus. Ibunya sudah gak ada, bapaknya gak pernah tahu kabarnya. Saya anggap dia anak saya sendiri," ujar Meliana, bibi Khusnul dimintai keterangan, Jumat (23/5/2025).

Di tengah kemiskinan dan keterbatasan, Khusnul tumbuh dengan perasaan bersalah. Di tahun ini, ia akan menamatkan pendidikan sekolah menengah di SMPN 44 Bandar Lampung. Keinginan kuat melanjutkan pendidikan sekolah menengah sempat tergoyahkan lantaran tidak ingin menjadi beban bagi keluarga bibinya.

“Saya gak tega. Bibi udah capek ngurus saya dan kakak, masih harus mikirin anaknya juga. Saya mikir lebih baik berhenti sekolah,” ucapnya lirih.

Namun harapan datang dari arah tak disangka-sangka. Suatu hari, ketua RT datang menawarkan program Sekolah Rakyat. Itu merupakan jenjang pendidikan gratis gagasan Presiden Prabowo Subianto yang sementara bakal memanfaatkan bangunan BPSDM Provinsi Lampung.

Bak doa dan keinginan melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah, Khusnul kala itu tak pikir panjang langsung menerima tawaran tersebut. Itu dianggapnya sebagai sebuah keputusan penuh harapan dan keberanian.Kini, ia bakal menjadi salah satu calon siswa Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung untuk tahun ajaran 2025/2026.

Tak ada lagi beban biaya, tak ada lagi rasa bersalah menghantui, yang tersisa hanya tekad untuk belajar, untuk bertahan, sampai suatu hari nanti dapat membalas kasih dan sayang sang bibi.

“Kalau saya bisa sekolah, saya janji akan sungguh-sungguh. Saya mau sukses. Saya mau bahagiakan bibi,” katanya.

Harapan menimba ilmu di Sekolah Rakyat juga datang dari calon siswa lainnya, Riski Mubarok (15). Kehadiran progam ini dianggap tak ubahnya sebagai anugerah di tengah-tengah benaknya mengubur mimpi melanjutkan bisa pendidikan sekolah menengah.Lebih dari sekedar melanjutkan pendidikan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jalannya menggapai cita-cita mengabdikan diri sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) kelak dikemudian hari."Cita-cita saya menjadi tentara. Saya harap lewat sekolah rakyat ini saya pribadi menjadi lebih baik untuk menggapai cita-cita saya nanti," ucapnya dengan nada suara lantang.

Di tengah himpitan ekonomi keluarga, Riski berharap besar program Sekolah Rakyat ini bisa benar-benar berjalan sesuai harapannya, sehingga membantunya mengejar impian membahagiakan dan mengangkat derajat orang tuanya."Pesan saya untuk teman-teman tetap semangat belajar, jangan menyerah terus berjuang," kata Rizki penuh semangat.

Sebaran Sekolah Rakyat di Indonesia (IDN Times/Sukma Marda Shakti)

Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Prof Dr I Gde Wawan Sudatha SPd ST MPd, mengutarakan secara landasan, rencana Sekolah Rakyat ini dinilai bagus. Sebab memberikan fasilitas lengkap kepada siswa, termasuk keluarga kurang mampu. Meskipun demikian, Sudatha menyoroti adanya potensi ketimpangan fasilitas dengan sekolah reguler.

“Pembentukan Sekolah Rakyat sangat bagus karena akan disiapkan berbagai fasilitas yang lengkap untuk pembelajaran siswa, tetapi perlu dipikirkan juga bagi sekolah-sekolah reguler agar tidak menimbulkan kecemburuan,” kata Sudatha saat dihubungi IDN Times, pada Sabtu (24/5/2025).

Menurut Sudatha, penyetaraan fasilitas antara Sekolah Rakyat dengan sekolah reguler semestinya jadi perhatian. Namun, Ia tidak yakin cita-cita kesetaraan itu terwujud dengan seketika karena himpitan anggaran yang menganga. 

“Yang perlu dimaksimalkan adalah menyetarakan fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat dengan di sekolah-sekolah reguler. Tentu hal ini tidak mudah karena diperlukan anggaran yang sangat besar,” ujar Sudatha.

Sementara dari sisi sumber daya manusia (SDM) pengajar, Sudatha menanggapi pendataan guru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI dan pelaporan siswa ke kementerian terkait juga penting dilakukan. Ia berharap dua kementerian antara Kemendikdasmen dan Kemensos saling berkoordinasi soal data ini.

Anggota DPRD Medan Fraksi Nasdem, dr. Faisal Arbie menilai secara pribadi rencana pendirian Sekolah Rakyat kurang efektif dan kurang efisien. Sebab, tidak ada nilai urgensi kepada masyarakat. Bahkan, berpotensi meningkatkan kesenjangan dan diskriminasi pendidikan yang menimbulkan tendensi sekolah berkasta. Sehingga, dikhawatirkan hadir istilah sekolah khusus rakyat miskin dan sekolah khusus keluarga kaya.

"Alangkah baiknya dana itu dialokasikan di sekolah yang sudah ada. Contohnya pencapaian guru-guru yang hari ini masih menuntut haknya," ucapnya pada IDN Times, Selasa (15/4/2025).

Diketahui, pendanaan Sekolah Rakyat akan memakan dana berkisar Rp150 miliar per lokasi per tahun yang dananya bersumber dari APBN dan dana CSR perusahaan swasta.

Faisal Arbie menilai, meski berpotensi baik dalam wacana pembangunan SR ini, tapi harusnya berfokus mengelola Sekolah Negeri yang kondisinya masih banyak memprihatinkan.

"Ada yang kacanya bolong, plafonnya bolong. Kenapa gak itu yang direnovasi. Sekolah yang sudah ada, mau itu sekolah inpres atau sekolah negeri. Sehingga, mengurangi anggaran tersebut lebih efektif lagi atau lebih tepat sasaran," jelas Faisal Arbie.

Sebelumnya Pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah Indonesia, dan kini merencanakan Sekolah Rakyat. Hal ini menjadi pertanyaan masyarakat bahwa, fokus pemerintah pada dasarnya dimana. Sebab, program MBG ini juga dinilai tidak merata.

Sehingga, ada yang tepat sasaran dan ada yang tidak tepat sasaran. Faisal Arbie menilai bahwa MBG saja belum mencakup seluruh Indonesia.

"Bahkan, kita lihat dibeberapa wilayah di Jawa vendornya ada yang mengundurkan diri keluar dari perjanjian kontrak karena kontrak hingga sampai saat ini belum ada terima orderan. Sementara fasilitas dan sarana sudah dibangun untuk mempersiapkan itu," jelasnya.

Lanjutnya, tolak ukur MBG ini tidak tepat sasaran. Sebab, orangtua juga harus membiayai uang sekolah anaknya dan yang mendapatkan makan hanya anaknya.

"Kenapa tidak diringankan saja beban orangtuanya untuk uang sekolah gratis atau pendidikan gratis. Sampai sekarang saya belum mengerti apakah makanan itu lebih prioritas daripada pendidikan?" sebutnya.

Sebagai seorang dokter, Faisal Arbie menilai sehat merupakan yang nomor satu daripada pendidikan.

"Sehat dulu kita baru bisa pintar, bukan pintar dulu baru kita kejar sehat. Tapi, apakah makanan yang kita kasih itu bisa membuat sehat, sementara nilai dan kandungan gizinya itu gak punya standar, di Kota A dan di Kota B itu beda yang diterima mereka. Bahkan, pernah difoto sayurnya itu beberapa potong dan lauknya itu gak ada. Jadi, pertanyaannya apakah (MBG) itu sehat?" tanyanya.

Tulisan ini merupakan hasil Kolaborasi reporter IDN Times di berbagai daerah: Khairil Anwar (Banten), Feny Agustin (Sumsel), Tama Wiguna (Lampung), M Nasir (NTB) Yuko Utami (Bali), Ni Ketut Wira Sanjiwani (Bali), Indah Permata Sari (Sumut), Rizal Adhi Pratama (Jatim), Ardiansyah Fajar (Jatim