Medan, IDN Times - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. Muryanto Amin beserta 2 pimpinan kampus lainnya menjadi sorotan bagi sejumlah mahasiswanya. Hal ini terkait dugaan terlibat dalam cawe-cawe politik Pilkada Sumut 2024.
Sekelompok mahasiswa menggeruduk ajelis Wali Amanat (MWA) USU selaku badan tertinggi yang mewakili kepentingan pemerintah, masyarakat, dan universitas, Senin (18/11/2024). Mahasiswa meminta MWA memeriksa dugaan cawe-cawe yang dilakukan pimpinannya sendiri.
Ada puluhan mahasiswa yang menamai kelompok mereka sebagai Aliansi Cinta USU mendatangi Majelis Wali Amanat.
"Perhari ini kami menyaksikan rektor tidak memaksimalkan peranannya memimpin universitas ini ke arah yang lebih baik lagi. Malah terkesan menjual pemilihan kepala daerah Sumut ini atau lebih mengedepankan kerja-kerja politik di Sumut," kata Joel selaku salah satu koordinator aksi, Senin (18/11/2024).
Ada sejumlah tuntutan yang mereka bawa dalam aksi ini. Salah satu di antaranya ialah mendesak MWA untuk segera memeriksa Rektor, WR II, hingga Dekan FISIP USU yang mereka duga terlibat aktif dalam melakukan cawe-cawe politik terhadap salah satu paslon.
"Kecaman kami sangat jelas ada di Undang-undang ASN dan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa universitas sebagai lembaga tinggi pendidikan itu tak boleh terlibat dalam aktivitas kampanye dan politik praktis. Ini sudah diatur dalam hukum positif kita," jelas Joel.
Lebih lanjut pihaknya merasa kecewa dengan MWA yang justru baru mendengar adanya dugaan cawe-cawe setelah mereka menghelat aksi. Padahal bagi Joel, kabar Rektor USU terlibat cawe-cawe sudah marak mencuat di sejumlah media.
"Tugas pokok dan fungsi mereka (MWA) ini, kan, mengawasi kinerja dari petinggi kampus. Dari aksi damai ini, ini merupakan suatu bentuk syok terapi dan kecaman bahwa roh dari universitas itu tidak boleh untuk melakukan usaha politik praktis. Harus kembali pada patronnya menegakkan tri dharma perguruan tinggi," sebut Joel.
Sementara itu koordinator aksi yang lain bernama Fahrurrozi mengklaim jika kelompoknya murni tidak ditunggangi pihak mana pun. Mereka hanya tidak ingin para petinggi kampus hijau itu diduga terlibat dalam politik praktis.
"Cawe-cawenya ke siapa kami gak mau menyebutnya. Namun dugaan yang timbul dan berita miring di luar sana, cawe-cawe ini dilakukan Pak Murianto berupa memakai fasilitas kantornya atau rumah dinasnya untuk melaksanakan rapat tertentu, rapat khusus yang pastinya tertutup. Apalagi terdengar kabar rumah dinas bilau dipakai sebagai tempat gladiresik salah satu pasangan tertentu," ujar Fahrurrozi.
Ada banyak spanduk-spanduk yang mereka bentangkan di depan kantor MWA. Salah satu di antaranya ialah "Cak kelen cek kekayaan Muryanto #banyakngolah", kemudian ada "Cie yang baru dari Singapur".
"Fakta di lapangan sudah sering kami temukan bahwa ditemukannya politikus tertentu yang berkunjung ke rumah beliau," tutupnya.
Sementara itu, menyikapi aksi yang dihelat para mahasiswa, Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA) USU Prof. dr. Guslihan Dasatjipta, mengatakan bahwa sampai saat ini baru satu surat dari mahasiswa itulah yang masuk ke pihaknya.
"Sejak hari Jumat kami sudah nunggu nih bahwa mereka akan ada gerakan. Tapi kalau dari media sosial sudah ada yang melihat dan sudah ada yang ngasih tahu sebenarnya (dugaan Rektor melakukan cawe-cawe). Dugannya seperti memakai fasilitas yang disebutkan mereka (massa aksi) tadi. Tapi ini kan belum ada bukti tertulis dan terfoto sama sekali," tutur Guslihan.
Lebih lanjut MWA dikatakannya juga sempat mendengar adanya dugaan Rektor USU menjadi mentor debat salah satu paslon. Namun Guslihan mengatakan bahwa hal tersebut belum memiliki bukti yang kuat.
"(mengumpulkan bukti) belum. Belum ada sama sekali. Kami baru menerima mereka (massa aksi) hari ini. Kami sendiri belum punya bukti apapun terkait itu. Belum ada bukti tertulis," lanjutnya.
Guslihan mengungkapkan bahwa jika benar rektor terlibat, yang memiliki hak untuk mencabut Rektor dari jabatannya bukanlah MWA.
"Dalam hal pemilu itu kan bukan tugas kita. ada bawaslu, ada panwaslu dan segala macamnya. Dalam hal ini kita mengharapkan apa kesalahan itu, berdasarkan bukti yang ada. Kalau tidak ada bagai mana kita buat. Keputusan cabut itu kan bukan kita, ada menteri," sebut Guslihan.
Kembali ia melanjutkan bahwa jika hal tersebut benar terjadi, tidak ada aturan rektor yang dilanggar, namun aturan ASN ada. Hal itulah yang disebutnya termaktub dalam peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN RB).
"(sanksi terberat) kita belum tahu percis sampai di tingkat mana hal ini berlaku. Kami (MWA) gak bisa menetapkan kesalahan Rektor dalam pemilu. Kan dia sebagai masyarakat juga. Kalau ada penggunaan fasilitas, ya tidak dibolehkan," pungkasnya.
Sebelumnya dugaan cawe-cawe yang melibatkan petinggi USU itu awalnya diembuskan tim pemenangan Calon Gubernur Sumut nomor urut 02. Mereka menduga ada keberpihakan terhadap calon di Pilkada 2024 ini.