Medan, IDN Times - Gelombang amukan massa kembali terjadi di Kota Medan, Jumat (21/2/2025). Setelah sebelumnya mahasiswa UIN SU menyampaikan aspirasinya di depan gedung wakil rakyat, kini giliran mahasiswa USU dan Unimed yang menggaungkan "Indonesia Gelap".
Ratusan massa aksi lebur menjadi satu menyampaikan aspirasinya. Spanduk-spanduk dibentangkan, baik berisi tulisan "Tolak Efisiensi", "Adili Jokowi", hingga " Turunkan Prabowo".
Muzammil Ihsan selaku Ketua BEM Universitas Sumatera Utara menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah. Ia mengatakan bahwa dalam hal ini ada 6 tuntutan yang mereka layangkan. Dengan harapan penuh DPRD Sumut mampu meneruskannya ke pusat.
"Kami menuntut pemerintah harus mengevaluasi dan mengawal Inpres No.1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, kemudian kami meminta segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Di mana RUU ini masih luntang-lantung sedangkan koruptor masih mengeruk untung. Sudah satu dekade lebih Draft RUU ini disusun sejak 2012, dan massa aksi meminta untuk disahkan tahun ini," kata Muzzamil, Jumat (21/2/2025) sore.
Tak hanya itu, massa aksi juga minta pemerintah melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara sistemik, serta mencabut Undang-undang yang mengancam independensi KPK. Di mana perhatian massa aksi karena adanya perubahan kedua atau revisi Undang-Undang No.30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yang dinilai sarat akan kepentingan dan mengganggu independensi KPK.
"Kemudian kami meminta pembatalan revisi Undang-undang TNI/Polri yang memungkinkan terjadinya Dwi Fungsi ABRI. Serta memastikan setiap kebijakan melalui kajian ilmiah dan meaningful participation," lanjutnya.
Massa aksi mengklaim banyak sekali dampak yang terjadi apabila efisiensi terus dilakukan. Salah satunya adalah banyak profesi yang mengalami PHK.
"Kalau saya lihat ketika terjadinya efisiensi anggaran ini, banyak honorer yang kena PHK. Semata kita juga masih belum tahu bahwa efisiensi ini bermanfaat atau tidak. Apakah hanya menguntungkan? Karena untuk efisiensi ini kita tahu dialihkan untuk danantara. Di mana danantara ini yang mengelola untuk efisiensi tersebut," beber Muzammil.
Yang membuat massa aksi kecewa adalah absennya peran DPRD Sumut yang menyambut mereka. Hanya satu anggota DPRD yang keluar, sementara para pimpinan yang lain dikabarkan masih berada di Jakarta.
"Kami mahasiswa USU terus bergerak memperjuangkan hak-hak masyarakat. Tuntutan ini akan terus kita perjuangkan," tegas Muzammil.
Poster-poster dibentangkan massa aksi. Kali ini mereka tidak hanya membawa tagline "Indonesia Gelap", namun "Indonesia Gelap Darurat".
"Hari ini kami menggunakan tagline yang berbeda. Kami menggunakan tagline indonesia gelap darurat. Karena kami rasa hari ini di kepemimpinan Prabowo-Gibran banyak sekali kebijakan yang sifatnya celup-celup," jelas Muzzamil.
"celup-celup" yang ia maksud merupakan sebuah metafora. Di mana Pemerintah dianggap seolah melakukan cek ombak untuk melihat atensi masyarakat.
"Artinya pemerintah menjalankan alur seperti mengeluarkan kebijakan, kemudian melihat respon masyarakat, lalu ditarik lagi. Kita tidak mau hal ini terjadi lagi ke depannya," pungkasnya.