Mahasiswa Papua di Medan Kecam Pembakaran Mahkota Cendrawasih

Dalam pandangan masyarakat adat Papua, burung Cenderawasih dan Kasuari bukan hanya satwa langka, melainkan simbol kemuliaan dan kehormatan. Mahkota yang terbuat dari bulu dua burung itu sering digunakan dalam upacara adat, menandakan status sosial, perdamaian antar-suku, atau penyambutan tamu kehormatan.

“Cenderawasih itu simbol kemewahan dan kehormatan orang Papua. Tapi dibakar begitu saja. Ini penghinaan terhadap identitas kami,” ujar Aris dengan nada kecewa.

Mahkota adat bagi masyarakat Papua bukanlah benda mati. Ia adalah manifestasi dari hubungan manusia dengan alam, warisan yang diwariskan turun-temurun. Karena itu, ketika benda tersebut dibakar, masyarakat merasa seakan bagian dari diri mereka turut dimusnahkan.

Aris menegaskan bahwa mahasiswa Papua tidak menolak konservasi. Mereka sepakat satwa dilindungi seperti Cenderawasih harus dijaga agar tidak punah. Namun, yang mereka persoalkan adalah cara dan konteks penegakan hukum yang dinilai mengabaikan nilai budaya di balik benda adat.

“Kalau pemerintah berpegang pada aturan perlindungan satwa, seharusnya benda itu bisa dialihkan jadi artefak budaya atau diserahkan ke museum, bukan dibakar,” katanya.

Menurutnya, BBKSDA Papua seharusnya membuka dialog dengan masyarakat adat, agar penegakan hukum tidak menimbulkan luka sosial. Dalam banyak kasus, kebijakan konservasi yang tak memahami konteks lokal justru menciptakan jarak antara negara dan masyarakat adat.

Menyikapi peristiwa ini, IMP-Sumut menilai permintaan maaf BBKSDA Papua belum cukup. Mereka mendesak Kepala BBKSDA Papua, Johny Santoso Silaban, untuk dicopot dari jabatannya.

“Permintaan maaf tidak menyembuhkan luka kami. Ini pelecehan terhadap simbol budaya Papua. Kami minta Kepala BBKSDA Papua dicopot,” tutur Aris tegas.

IMP-Sumut juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meninjau ulang prosedur pemusnahan barang sitaan yang memiliki nilai budaya. Mereka khawatir kejadian serupa bisa terus berulang dan memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat adat terhadap negara.

“Negara seharusnya melindungi budaya, bukan menghancurkannya atas nama penegakan hukum,” pungkasnya.

Terkait peristiwa pembakaran itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sudah menyatakan permintaan maaf. Dia menekankan, tindakan pemusnahan itu murni untuk penegakan hukum. Meski pun dia mengakui, itu salah dalam kearifan lokal.