Medan, IDN Times – Protes terhadap pemberhentian 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terjadi di Medan. Mahasiswa di Sumut menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Jumat (1/10/2021).
Unjuk rasa ini digelar mahasiswa yang tergabung dalam wadah perkumpulan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI). Mereka mengecam pemberhentian itu.
57 pegawai yang diberhentikan adalah mereka yang punya rekam jejak mentereng. Mereka juga kerap menangani kasus-kasus besar.
Mahasiswa menilai, pemberhentian ini adalah bentuk pelemahan KPK sebagai lembaga anti rasuah.
"Kami BEM-SI datang ke DPRD Sumut dengan tujuan menyampaikan kekecewaan dan duka kami terhadap pelemahan KPK dan segelintir pemimpin yang begitu mesra dengan Oligarki," kata koordinator aksi, Farouzi Zufri Lubis.
Sebagai bentuk protes, massa yang berjumlah puluhan menggelar aksi teatrikal. Mereka membuat sebuah makam di depan kantor DPRD Sumut. Mereka berpendapat, upaya pelemahan itu begitu terlihat ketika para pegawai itu tidak lolos TWK. Tes itu dianggap sebagai akal-akalan dan pelemahan. Bahkan mengaraj ke cacat formil.
"Kami merasa kecewa saat ini yang semakin jelas terjadi proses pelemahan dengan diberhentikannya pegawai yang secara integritas dan kapasitas berkontribusi dalam setiap pemberantasan korupsi, sebut saja didalamnya ada Novel Baswedan - penyidik KPK senior, ada Harun Al Rasyid - yang sempat dijuluki si raja OTT dan sejumlah nama lainnya," ungkapnya.
Mahasiswa meminta supaya KPK dikembalikan ke trahnya sebagai lembaga anti rasuah yang dindependen. Sehingga pemberantasan korupsi bisa maksimal dilakukan. Mereka meminta Presiden Joko Widodo turut andil dalam menyelesaikan polemik yang terjadi.
Massa juga menuntut supaya pimpinan KPK mengundurkan diri. "Kita meminta pimpinan KPK segera mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka karena tidak bisa menjaga marwah KPK," kata perwakilan massa aksi, Rayanda Al Fanthira.