Luhut Akan Polisikan Haris, KontraS: Bukti Pejabat Anti Demokrasi

Kritik pedas datang dari KontraS Sumut. Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis mengungkapkan, upaya pemolisian itu dianggap sebagai wujud pejabat yang anti terhadap demokrasi. Bahkan menjurus pada kriminalisasi terhadap para aktivis.

“Sialnya, pola-pola seperti ini semacam menjadi tren. Terbukti dari makin gemarnya para pejabat yang menempuh langkah hukum ketika di kritik. Misalnya, Moeldoko yang melaporkan Indonesian Corruption Watch (ICW). Tentu pola-pola semacam ini secara langsung dan tidak langsung berefek pada kengganan rakyat berkomentar/bersuara terhadap tingkah pejabat negara. Jika demikian kan artinya ini berbahaya bagi demokrasi kita,” ujar Amin, Minggu (12/9/2021).

Somasi itu sesungguhnya sudah dijawab oleh Haris dan Fatia. Namun, pihak Luhut mengganggap jawaban itu tidak relevan dengan somasi yang dilayangkan.

KontraS Sumut pun menegaskan jika apa yang disampaikan Haris dan Fatia merupakan hasil riset gabungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil. KontraS juga terlibat di dalamnya.

“Sebagai organisasi yang punya sejarah panjang dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah, apa yang disampaikan fatia itu hal yang wajar. Aneh jika direspon dengan ancaman pidana,” tukas Amin.

Amin juga menganggap jika kritik itu ditujukan kepada Luhut sebagai seorang menteri. Bukan secara personal.

“Dengan demikian, mempidanakan masyarakat sipil yang sedang mengawasi dan mengontrol kinerja pejabat publiknya adalah hal yang keliru,” imbuhnya.

Upaya demi upaya kriminalisasi semacam ini semakin santer belakangan. Bagi Amin, ini adalah alarm bahaya bagi demokrasi.

“Keadaan ini ya harus di hadapi. Sejarah nanti kan akan mencatat. Bahwa ada masa dimana bangsa ini mengaku demokrasi tapi tingkah laku pejabanya justru otoriter. Penjara diisi oleh orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Pastinya, sekalipun ancaman semakin besar, organisasi masyarakat sipil ya harus tetap bekerja sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Sejatinya, kata Amin, konstitusi sudah mengamanatkan perlindungan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Sehingga, kritik tidak bisa dibungkam. Karena kritik adalah upaya menjaga negara tetap baik.

“Amanat konstitusi itu yang saya pikir harus tetap kita perjuangkan. Jadi terus sajalah bersuara. Kita tetap menolak pembungkaman,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, mengatakan langkah hukum ini diambil usai dua somasi yang dilayangkan tidak direspons dengan baik. Hingga tenggat waktu 7 September 2021, Haris dan Fatia dianggap tidak bisa membuktikan keterlibatan Luhut di proyek penambangan emas.

Pihak Luhut berencana melaporkan Haris dan Fatia menggunakan aturan hukum yang menyangkut fitnah, menyebar kebohongan, dan mencemarkan nama baik.

"Ya, kemungkinan (akan kami laporkan) dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Nomor 1 Tahun 1946," kata Juniver.

"Mereka kan bolak-balik menyatakan kalau pernyataan di video YouTube dicuplik dari hasil kajian yang sudah diverifikasi. Kalau begitu kami menyimpulkan bahwa itu adalah pernyataan yang bisa dipertanggung jawabkan. Tapi itu kan menurut mereka. Bila sudah begitu posisinya ya sudah, kami akan mempertahankan hak kami karena kami yakin dan percaya berdasarkan bukti, bahwa pernyataan tersebut adalah fitnah, serta pencemaran nama baik," tutur Juniver.

Bahkan, menurut Juniver, opini yang sudah terlanjur terbentuk di publik juga dapat dikatakan sebagai pembunuhan karakter pada Luhut. Namun, setelah kliennya merasa dirugikan, ternyata tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

"Kami juga sudah mengecek hasil kajian yang dijadikan rujukan, ternyata di bagian kesimpulan tidak ada satu pun pernyataan yang menyebut Luhut bermain tambang di Papua. Ini menjadi bukti sudah terjadi fitnah dan pencemaran nama baik," katanya.

Meski memilih menempuh jalur hukum, Luhut membantah sebagai orang yang anti- kritik. Ia mengaku tetap menghormati kritik yang dialamatkan pada dirinya asalkan disertai data dan bersifat konstruktif.

"Sudah banyak kok contohnya orang yang mengkritik Pak Luhut, tapi diundang untuk diajak ngobrol. Kalau memang ada dasarnya dan untuk memperbaiki, maka Beliau mengatakan sangat menghormati kritik tersebut," kata Juniver.

Namun, kata dia, yang disampaikan Haris dan Fatia dalam video YouTube milik Haris Azhar adalah bentuk fitnah dan pencemaran. Ia menyayangkan baik pihak Haris atau Fatia tidak meminta konfirmasi kepada pihak Luhut sebelum video tersebut diunggah. Tujuannya agar ada keberimbangan informasi.

"Tapi kan mereka tidak melakukan cover both side. Mereka langsung menyampaikan pernyataan yang tidak ada dasar dan fakta. Itu kan namanya fitnah. Hal tersebut tidak bisa dibenarkan," ujar Juniver.

Juniver menyebut Luhut sudah biasa dikritik. Tetapi tudingan ikut 'bermain' di ekstraksi tambang emas di Papua dianggap telah mencemarkan nama baik dan keluarga.

Dugaan keterlibatan Luhut dalam konsesi aktivitas penambangan di Blok Wabu dikutip Haris dan Fatia dari riset yang dilakukan sejumlah organisasi, mulai dari WALHI, Jatam, YLBHI, hingga Pusaka. Salah satu temuan dari riset tersebut adalah adanya rencana untuk mengeksploitasi emas yang berada di Blok Wabu. Rencana tersebut sudah menuai penolakan dari warga setempat, karena bertentangan dengan hak kepemilikan ulayat warga.

Dalam diskusi itu, Fatia menyebut, selain BUMN Mining Industry Indonesia (Mind.id) yang memegang hak konsesi, juga ada PT Freeport Indonesia dan Tobacom Del Mandiri. Perusahaan terakhir yang disebut merupakan anak perusahaan dari Toba Sejahtera Group.

"Direktur Tobacom Del Mandiri adalah purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Saham Toba Sejahtera Group juga dimiliki oleh salah satu pejabat yaitu Luhut Binsar Pandjaitan, Lord Luhut. Jadi, bisa dikatakan Lord Luhut bermain dalam aktivitas pertambangan di Papua," kata Fatia, di tayangan video tersebut.