Liga Debat Mahasiswa 2025: UNDIP Melaju ke Final usai Unggul Tipis dari UNS

Ilman Nurfathan dari UNDIP mengawali sesi debat dengan menjelaskan tentang ekonomi hijau dan Indonesia Emas 2045. Sebagai tim pro, mereka menyebut jika keduanya adalah hal fundamental yang perlu diketahui visi dan tujuannya.

“Ekonomi hijau adalah cara membangun negara tetap menjaga lingkungan dengan energi yang bersih. Ini bukan hanya soal menanam pohon, tapi soal bagaimana kita menghasilkan listrik, mengolah pertanian, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang tentu tanpa merusak alam,” katanya.

Menurut UNDIP, ekonomi hijau tepat dilakukan di era perubahan iklim yang masif. Mereka meyakini Indonesia juga berkomitmen terkait dengan bagaimana mengurangi polusi dan menjaga alam.

“Ekonomi hijau bukan hanya soal lingkungan, tetapi ini cara cerdas untuk membangun masa depan bangsa Indonesia agar bisa tetap tumbuh sejahtera dan tetap selamat dari krisis iklim. Kemudian yang selanjutnya, ekonomi hijau menjawab tentangan global dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Mengapa demikian saat ini dunia sedang bertransisi menuju energi bersih dan rendah emisi,” tegasnya.

Ekonomi hijau juga dinilai efektif diberlakukan di tengah upaya dunia menekan produk tidak ramah lingkungan. Sehingga menurut mereka pemberlakuan ekonomi hijau di Indonesia sudah tepat.

“Indonesia pun salah satu negara paling rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Ini juga komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dan Paris Agreement, yang dimana Indonesia menargetkan pengurangan emisi hingga 43 persen pada 2030,” tukasnya.

UNDIP juga berpendapat, pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan kelestarian lingkungan. Herlangga mengatakan Visi Indonesia emas 2045 sejatinya memandatkan  adanya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Khalid melanjutkan, penyelenggaraan ekonomi hijau juga dinilai penting untuk mencegah 86 juta ton emisi karbon. Herlangga juga mengatakan ekonomi hijau berkontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp4.376 triliun.

UNS langsung memukul mosi dari UNDIP. Sekar Khoiri Nismara dari UNS mengatakan, program ini belum bisa dijadikan motor utama pembangunan. Karena, menurut dia Indonesia belum memiliki tata kelola yang jelas

“Kata hijau saja masih sangat rancu dari sudut pandang undang-undang . Sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur definisi hijau atau bahkan standar itu,” katanya.

Menurut dia, tata kelola di Indonesia masih begitu lemah. Melansir Human Rights Watch dalam laporannya pada 2013 berjudul The Dark Side of Green Growth laporannya pada 2013  menunjukkan bahwa program kehutanan berlabel hijau seperti Redd+ di Indonesia telah memicu perlanggaran HAM. Fenomena green grabbing atau perampasan sumber daya atas nama berkelanjutan masih terjadi.

“Ekonomi hijau yang dilandaskan Green Grabbing bukanlah kemajuan tapi sekedar perubahan bentuk eksploitasi dari hitam ke hijau,” kata Sekar.

UNS juga membahas banyak dampak yang akan terjadi dengan penerapan ekonomi hijau tanpa konsep yang jelas.

“Tanpa kebijakan transisi yang adil seperti pelatihan ulang bagi perkejaran tetap dan usaha lokal dan jaminan bagi kelompok rentan, maka ekonomi hijau hanya akan menjadi mesin penghisap, bukan mesin pertumbuhan. Ekonomi hijau akan menggantung masa depan Indonesia pada sebuah sistem yang penuh resiko manipulasi, eksklusi sosial, dan kerentanan institusional,” katanya.

Suci menambahkan ekonomi hijau dinilai masih dianggap sebagai strategi prematur. Bahkan masih terlalu elit dan bertentangan dengan relaitas sosial.

Transisi hijau juga tidak murah. Menurut Crisis Climate Action 2023, negara maju butuh investasi ribuan triliun serta menghadapi disrupsi ekonomi. erutama dalam bentuk kehilangan pekerjaan konvensional selama 10 hingga 15 tahun ke depan.

“Indonesia sebagai negara berkembang yang jauh berbeda dari negara maju, tidak siap menanggung risiko ini tanpa strategi bertahap. Kalau masa sekarang saja, rakyat sudah susah cari pekerjaan. Pemerintah bahkan tidak bisa memenuhi janji 19 juta lapangan pekerjaannya. Masa kita minta rakyat kecil untuk bertahani lagi hingga 20 tahun ke depan,” tegasnya.

Menurut UNS, ekonomi hijau bisa diberdayakan dengan pendekatan yang lebih inklusif. Pemerintah harus mampu mewujudkan fondasi sosial ekonomi lewat pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai prioritas utama penunjang pertumbuhan ekonomi.

Denanda melanjutkan, visi ekonomi hijau tampak begitu ideal. Namun masih berbanding terbalik dengan kondisi realitasnya.

“Artinya ketika bicara tentang ekonomi hijau, kita bicara tentang sektor yang masih sangat kecil kontribusinya, tetapi diharapkan sebagai pendorong utama ekonomi nasional dalam waktu 2 dekade lagi sudah ada seperti industri digital dan juga ekonomi kreatif,” tukasnya.

Perdebatan terus terjadi pada setiap sesinya. UNDIP dan UNS tetap mempertahankan argumennya. Meski sudah dibantah habis-habisan, UNDIP tetap mampu unggul. Dalam penilaian panelis, UNDIP unggul dengan torehan poin 237 poin. Sementara UNS bersaing tipis dengan torehan 235 poin. UNDIP melaju ke partai final yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Founder Ekoton Prigi Arisandi mengapresiasi kedua tim. Menurut penilaian para panelis, kedua tim sudah menunjukkan performa yang sangat baik. Keduanya memberikan gagasan-gagasan terbaik tentang ekonomi hijau. Namun setiap gagasan harus diuji dulu, apakah bisa direalisasikan atau tidak.

“Di dalam lomba ini, kita mencari orang yang berpikiran  kritis, memiliki argument  yang kuat, dan memiliki public speaking yang baik,” katanya.