LBH Medan Desak Polda Ambil Alih Kasus Kematian Wartawan Niko

LBH Medan mengungkap sejumlah kejanggalan yang membuat kematian Niko patut diduga bukan kejadian wajar. Fakta-fakta tersebut terungkap dari hasil pra-rekonstruksi dan pemeriksaan bukti yang dilakukan bersama pihak keluarga korban.

Pertama, tubuh Niko ditemukan dalam kondisi penuh luka, terutama di bagian kepala, dagu, tangan, dan tubuh lainnya. Kondisi itu tidak sejalan dengan penjelasan awal pihak kepolisian yang menyebut korban “jatuh di kamar mandi”.

Kedua, kamar kos yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) justru tidak dipasangi garis polisi (police line), padahal itu merupakan prosedur standar untuk menjaga integritas barang bukti.

Ketiga, autopsi baru dilakukan hampir dua minggu setelah korban meninggal dunia, yang dinilai LBH sebagai pelanggaran terhadap Pasal 133–135 KUHAP. Pasal tersebut dengan jelas mengatur bahwa autopsi wajib dilakukan segera terhadap setiap kematian yang diduga tidak wajar.

“Penundaan autopsi selama dua minggu jelas tidak sesuai hukum acara pidana. Hal ini memperkuat dugaan bahwa penanganan kasus Niko dilakukan dengan tidak profesional,” kata Irvan.

Hingga kini, keluarga korban mengaku belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polsek Medan Baru. Bahkan, mereka juga belum memperoleh akses terhadap hasil autopsi maupun laporan hasil ekshumasi jenazah Niko.

LBH Medan menilai sikap tertutup ini memperkuat dugaan adanya kelalaian atau ketidakseriusan aparat dalam menangani kasus tersebut. Padahal, keterbukaan informasi merupakan hak hukum yang dijamin bagi keluarga korban dalam proses penyidikan.

“Pihak kepolisian seharusnya memberikan perkembangan penyidikan secara berkala. Fakta bahwa keluarga tidak tahu apapun setelah hampir dua bulan merupakan bentuk pelanggaran hak korban,” tegas Irvan.

Kondisi ini membuat keluarga semakin curiga. Mereka menilai ada upaya untuk menutupi fakta sebenarnya di balik kematian Niko Saragih. Oleh karena itu, keluarga bersama LBH Medan mendesak agar Polda Sumut turun tangan langsung menangani perkara ini agar keadilan tidak berhenti di tengah jalan.

LBH Medan menegaskan bahwa kematian Niko Saragih tidak bisa hanya dilihat dari sisi pidana semata, melainkan juga dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini, hak hidup merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Ketentuan serupa juga termuat dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menegaskan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dirampas oleh siapapun.

“Kematian seorang jurnalis menyentuh hak paling mendasar manusia. Negara wajib menjamin hak hidup setiap warganya, apalagi bagi mereka yang menjalankan profesi dengan risiko tinggi seperti wartawan,” ujar Irvan.

LBH Medan juga mengingatkan bahwa Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan hak hidup tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang, dan negara wajib melindunginya. Bahkan, Resolusi Dewan HAM PBB menegaskan perlindungan khusus terhadap pekerja media dari ancaman kekerasan maupun kriminalisasi.