Lahan Rusak, Warga Langkat akan Mengadu ke DPRD Sumut dan Gubernur

Massa yang kembali menggelar aksi unjuk rasa gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terlihat membawa spanduk bertuliskan 'Kami Korban Penenggelaman Sepihak Oleh PT Tong Langkat Energi.

"Sejauh ini tidak ada perkembangan, mana janji yang sudah kalian lontarkan. Jangan kalian hanya diam saja dan melihat rakyat kalian menderita hingga tidak makan. Di mana hati nurani kalian sebagai wakil rakyat yang terhormat," teriak massa aksi yang mendapat pengawalan dari kepolisian.

"Kalian bisa makan enak, sementara kami hanya bisa duduk meratapi nasib. Ingat, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Apa lagi sampai mengorbankan rakyat demi kepentingan pribadi," seru mereka kembali.

Mendengar keluhan masyarakat pengunjuk rasa. Tak satupun anggota DPRD Langkat, yang keluar dan menemui massa aksi. Salah seorang staff mengakui jika seluruh anggota DPRD tengah melakukan kunjungan kerja. "Seluruh anggota lagi tugas keluar kota," terang seorang staff di balik pagar mencoba memberikan penjelasan kepada massa aksi.

Mendengar pernyataan itu, massa kembali bersuara dengan menilai jika wakil rakyat yang semestinya memikirkan rakyat malah enak pelesiran keluar kota. "Mereka enak-enak, sementara rakyatnya menderita tanpa dipedulikan," tuding massa.

Usai melakukan orasi, massa meminta izin untuk berfoto di dalam komplek gedung. Negosiasi dilakukan dengan parat kepolisian yang melakukan pengawalan aksi. 

Di dalam komplek gedung, massa kembali melakukan orasi. Mereka bersikukuh agar pihak PT TLE, bertanggungjawab atas kerugian akibat dibangunnya bendungan. Karena lahan pertanian itu merupakan satu-satunya mata pencarian warga. "Kami hanya mencari makan guna membesarkan dan menghidupi keluarga. Kami tidak mencari kaya," terang dia.

Pada aksi sebelumnya, masyarakat yang meminta keadilan akan mendapat ganti rugi Rp8 juta per rante. Sayang, Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Langkat dengan menghadirkan perwakilan PT TLE dan warga tidak menemukan kata sepakat. Sehingga warga melakukan aksi menginap di gedung tersebut pada 15 Februari 2022 malam.

Aksi bubar setelah keesokan harinya Plt Bupati Langkat Syah Affandim dan Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, berjanji akan menyelesaikan permasalahan. Mereka meminta batas waktu 10 hari guna mencari jalan keluar terbaik terhadap lahan yang rusak.