Labuhanbatu Larang Truk 8 Ton Melintas, Gapki Beberkan Dampak Negatif

Biasanya TBS hasil panen bisa sekali atau dua kali angkut menggunakan truk 8 ton atau lebih. Maka dengan adanya Perda itu, buah sawit itu harus diangkut beberapa kali menggunakan truk yang lebih kecil.

"Artinya volume lalulintas kenderaan truk semakin banyak/padat dan itu bukan hanya menimbulkan kemacetan dan bahaya kecelakaan tabrakan. Tetapi juga rentan membuat jalan semakin rusak," ujar Timbas.

Perda itu juga bisa menuai konflik antara pengusaha dan buruh bongkar muat. Kalau muatan sedikit, tentunya pembayaran upah bongkar/muat TBS dari truk dikurangi dan belum tentu pekerja bersedia dikurangi upahnya.

"Sangat sulit pengusaha termasuk petani memenuhi aturan Perda nomor 7 tahun 2024. Perda itu diharapkan dievaluasi," ujarnya.

Menurut Timbas Kabupaten Labuhanbatu menjadi salah satu daerah sentra produksi sawit Sumatera Utara (Sumut). Harga TBS yang bertambah mahal, otomatis juga mendorong kenaikan harga produk turunannya khusus minyak goreng yang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Saat ini saja, katanya, harga minyak goreng sudah dikeluhkan masyarakat. "Belum lagi kalau bicara soal persaingan di dunia internasional. Kalau harga TBS mahal, harga CPO dan produk turunan asal Sumut tidak bisa bersaing di pasar internasional," katanya.

Gapki berharap, Pemkab Labuhanbatu mempertimbangkan kembali Perda nomor 7 tahun 2024. Termasuk ke depannya mempertimbangkan peningkatan kualitas jalan sesuai dengan kapasitas daerahnya sebagai produsen hasil perkebunan.

"Pemkab Labuhanbatu mungkin bisa menggunakan dana bagi hasil perkebunan sawit yang sudah dikucurkan untuk membantu biaya perbaikan maupun peningkatan kualitas jalan," katanya.