Kunker Jokowi, Aksi Kamisan Medan Tolak RKUHP Direpresi Aparat

Massa yang kalah jumlah, kian tersudut. Mereka dikerubungi aparat di seberang gedung London Sumatera (Lonsum). Massa dan polisi terlibat perdebatan sengit. Polisi menanyakan soal surat izin melakukan aksi unjuk rasa.

“Aksi tidak pakai izin pak,” ujar seorang massa.

Setelah terlibat perdebatan, massa berpindah tempat. Namun beberapa orang diduga petugas kepolisian berpakaian sipil terus mengikuti mereka. Massa kemudian memilih menunggu iring-iringan Jokowi melintas di pinggir jalan Balai Kota. Meski pun mereka terus dihalangi oleh polisi.

Suasana di lokasi terus memanas. Kepolisian mengerahkan pasukan ke arah pengunjuk rasa. Polisi kemudian membentuk pagar betis.

Saat Jokowi melintas, massa kembali meneriakkan orasinya. Aparat kepolisian pun bergerak. Pasukan pagar betis mendesak mereka terus menjauh dari iring-iringan yang melintas. Aksi dorong-dorongan polisi dengan massa kembali terjadi.

“Kenapa kami dianggap seperti teroris. Kami hanya masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi kepada presiden,” teriak massa.

Selang beberapa saat iring-iringan presiden berlalu, massa kemudian membubarkan diri. “Kita lihat, kami yang hanya membentangkan spanduk, namun malah direpresi,” kata Dinda Azzahra, perwakilan massa dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatra Utara.

Dinda mengutuk keras tindakan represif dan intimidatif yang dilakukan aparat terhadap massa. Karena, aksi damai itu dilakukan untuk menyampaikan Rancangan KUHP bermasalah langsung kepada Jokowi.

“Pembahasan tidak melibatkan publik. Pembahasannya juga dilakukan secara tertutup,” ungkap Dinda.

Polemik R-KUHP sudah berlangsung sejak 2019. Revisi KUHP sempat batal disahkan karena gelombang penolakan dari publik. Pada 2021 Pemerintah melakukan sosialisasi R-KUHP di 11 kota menggunakan draft R-KUHP tahun 2019 (lama). Sosialisasi ini dikritik dan dianggap sebagai sosialisasi pura-pura.

Dalam pembahasan teranyar, para pegiat masih melihat pasal-pasal bermasalah masuk dalam RKUHP. Dalam 14 isu krusial, tidak mengalami perubahan berarti. Misalnya; Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, living law, kohabitasi, hingga contempt of court yang akan menghalangi jurnalis untuk melakukan publikasi di ruang sidang; masih tetap ada.

“Setelah pembahasan perubahan tersebut draf RKUHP tidak kunjung dipublikasi ke publik, sehingga gerakan mahasiswa dan kempok masyarakat sipil melakukan unjuk rasa di beberapa daerah,” ujar Dios Aristo, koordinator Aksi Kamisan.

Pada 6 Juli 2022 Pemerintah dan DPR mulai kembali membahas RKUHP. Dalam rapat itu DPR merespon perubahan pasal yang diajukan Pemerintah.

Perubahan tersebut akan dibahas dalam rapat internal secara tertutup dan akan disepakati apakah RKUHP akan dibawa ke tingkat II atau dibuka pembahasan kembali.

“Hal ini tidak dapat dibenarkan, harusnya DPR mengadakan rapat secara terbuka, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas terhadap publik,” ujar  Dios.

Website reformasikuhp.org pada 6 Juli 2022 mempublikasi draf terbaru RKUHP versi 4 Juli 2022. Namun isi dari draf tersebut masih memuat pasal-pasal anti demokrasi, yang ditolak oleh publik yaitu: Pasal penghinaan presiden atau wakil presiden, kriminalisasi unjuk rasa, pasal penghinaan pemerintah yang sah, penghinaan kekuasaan umum/lembaga negara, dan masih banyak pasal lainnya (Terdapat sekitar 24 pasal bermaslah hasil riset reformasirkuhp.org).