KTP Sakti Ganjar-Mahfud, Pengamat: Progresif dan Visioner

Menurut Boedi Reza , program itu juga dapat mempermudah penyaluran Bansos agar tepat sasaran.

"Perluasan program bansos tentunya sangat baik untuk menyokong masyarakat, terutama yang perekonomiannya menurun setelah terhantam oleh pandemi Covid-19," ujar Boedi.

Dirinya juga menambahkan lewat program KTP Sakti, penyaluran semua program bansos tidak akan membutuhkan banyak kartu lagi. Nantinya melalui KTP Sakti semua data penerima bansos sudah terintegrasi secara otomatis. Sehingga, tentu ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan haknya.

"Penggunaan NIK sebagai alat untuk mengidentifikasi penerima sekaligus mengintegrasikan bansos merupakan langkah maju dan memperlihatkan bahwa Ganjar Pranowo merupakan orang yang sangat progresif dan visioner," ungkapnya.

Ganjar menjelaskan semua program pemerintah untuk warga miskin yang saat ini ada, mulai dari Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Prakerja dan Kartu Beras Sejahtera, nanti mengurusnya akan dipermudah.

“Ndak perlu nyimpen satu per satu kartu dari program-program itu lagi. Dengan begitu, ndak akan ada kejadian lagi saudara kita ndak dapat bantuan, karena kartunya ketlingsut atau hilang. Terus bagaimana dengan saudara kita yang masih banyak ndak tercatat dan ndak dapat?” katanya.

“Ndak usah kawatir, karena KTP itu akan merujuk pada pusat data yang akurat, yakni Satu Data Indonesia. Jadi, nantinya, semua yang berhak mendapat bansos dijamin akan dapat haknya. Karena ‘kehebatan’ dari manfaat KTP yang kita namakan KTP Sakti,” sambung Ganjar, menjelaskan.

Program Bansos sendiri memang sejak awal dijalankan atas amanat UU No 14 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial. Sementara pelaksanaannya berdasarkan UU 13/2011 tentang Penangangan Fakir Miskin. Artinya, bansos adalah program negara dan dari anggaran negara. Bukan program pejabat A atau pejabat B.