KPU Sumut: Semua TPS Terdampak Banjir Sudah Dilakukan PSL dan PSS

Termohon kemudian menanggapi dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang bersifat TSM sesuai fakta di lapangan. Misalnya pada TPS 002 dan TPS 007 Kelurahan Sei Rengas I, Kec. Medan Kota yang didalilkan ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 lembar surat suara.

Termohon menjawab bahwa hal demikian tidak benar adanya, sebab tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara pada TPS-TPS tersebut.

Selanjutnya dalil Pemohon mengenai adanya daftar hadir yang tidak diisi pada TPS 03 Kelurahan Darat Medan Baru, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Medan dengan cara memanggil KPPS untuk seluruh KPPS dan kemudian disepakati untuk meminta tanda tangan pemilih dengan cara mendatangi satu per satu rumah pemilih yang sudah memilih.

“Jadi, KPPS TPS 03 lupa untuk memberikan daftar hadir ke pemilih dan rekomendasi Bawaslu untuk ini sudah ditindaklanjuti dengan mendatangi pemilih dari rumah ke rumah yang juga disaksikan oleh saksi dari masing-masing paslon,” jelas Anggota KPU Sumut, Raja Ahab Damanik selaku.

Muhammad Bobby Afif Nasution–Surya (Bobby-Surya) sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini, melalui kuasa hukumnya, Qhaiszhar Pandjaitan menerangkan dalil Pemohon mengenai rotasi Pj. Gubernur Sumut. Adanya rotasi yang dilakukan Kemendagri karena Lalu Gita Ariadi selaku Pj. Gubernur NTB hendak mencalonkan diri sebagai Cagub NTB.

Sehingga berdasarkan pengalaman yang cukup ditunjuk Hasanuddin, yang sebelumnya sebagai Pj. Gubernur Sumut menjadi Pj. Gubernur NTB untuk menggantikan Lalu Gita Ariadi. Kemudian Pj. Gubernur Sumut Hasanuddin digantikan oleh Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat sebagai Pj. Gubernur Sumsel.

“Rotasi yang dilakukan oleh Mendagri terhadap Agus Fatoni dan Hasanuddin merupakan hal yang wajar dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, Dan Pejabat Walikota pada Pasal 3 huruf a, sehingga pengangkatan Agus Fatoni sebagai Pj. Gubernur Sumatera Utara sudah sesuai aturan,” jelas Qhaiszhar. 

Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Senin (13/1/2025) lalu, Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menyebutkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 M. Bobby Afif Nasution–Surya memperoleh 3.645.611 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 2.009.611 suara dengan total suara sah mencapai 5.654.922.

Sementara menurut Pemohon, perolehan suara yang benar adalah, Paslon Nomor Urut 01 mendapatkan 3.645.611 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 4.896.157 suara, dengan jumlah suara sah yakni 8.541.768 suara.

Pemohon juga mendalilkan soal rendahnya partisipasi pemilih akibat bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Utara, di antaranya Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Asahan.

Hal ini berujung pada aksesibilitas pemilih yang berakibat pada keengganan pemilih untuk berpartisipasi pada TPS karena akses menuju TPS yang tak dapat dilalui, sehingga pemilih lebih memilih membersihkan rumah masing-masing.

Atas pelanggaran yang dinilai TSM tersebut, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara setidak-tidaknya di tiga Kab/Kota dan tiga kecamatan yang terdampak bencana alam banjir, sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk hadir di TPS.