KPU Simalungun Usulkan Anggaran Rp68 Miliar untuk Pilkada

Ia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan besaran anggaran Pilkada yang diajukan akan berubah atau dipangkas. Namun sepanjang masih tidak terhalangi program yang di rencana maka bagi mereka sah-sah saja dilakukan.

Tetapi KPUD juga akan menggunakan anggaran dengan penyesuaian terhadap program.

"Pengajuan anggaran bisa di P-APBD dan R APBD. Tapi Rp 68 miliar estimasi anggaran sesuai program yang akan dikerjakan. Kalau Pemkab nanti berbeda pandangan dengan KPUD dengan menyetakan (sesuatu hal) harus dikurangi karena tidak perlu, maka bisa saja tidak masalah" ucapnya sembari menegaskan bahwa September 2019 tahapan Pilkada sejak awalnya akan disosialisasikan.

Namun rangkaian Pilkada akan terlebih dahulu mengumumkan nama DPRD Simalungun priode 2019-2024.

Sekarang ini, yang memperoleh suara terbanyak sesuai rumusan yang telah ditentukan KPU belum bisa diumumkan karena masih ada proses perkara di Mahkama Konstitusi (MK).

Untuk menghadapi gugatan di MK, kata Raja Ahab Damanik, jadwalnya adalah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pihaknya telah mempersiapkan saksi.

"Sidangnya hari Kamis di MK. Kita masih akan sidang lagi di MK terkait dengan daerah pemilihan 5 yaitu gugatan PDI Perjuangan. Kalau perkara PKPI telah gugur gugatannya," jelasnya.

Menurutnya, KPU sudah siap melaksanakan tahapan yang telah ditetapkan. "Yang artinya kita masih menunggu pengusulan anggaran (disetujui) oleh Pemkab bersama DPRD dan kita sedang menunggu kapan KPUD dipanggi untuk rapat dengar pendapat mengenai program-program yang akan kita lakukan," ucapnya.