Ricky Anthony: KPK Harus Awasi Anggaran Penanganan Corona di Sumut

03 Mei 2020, 23:30 WIB

Ricky Anthony, Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai NasDem (Dok. IDN Times/istimewa)

MEDAN, IDN Times - Di tengah wabah COVID-19, penganggaran dan pengelolaan anggaran tidak lagi melalui mekanisme pembahasan di DPRD yang seperti biasa dilakukan.

Pasalnya, Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penanganan Virus Corona yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo menjadikan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur anggaran dengan semaunya. Yang pastinya, potensi penyalahgunaan anggaran negara dalam penanganan wabah COVID-19 ini sangat rentan terjadi.

Kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh Ricky Anthony, Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai NasDem. "Jangan sampai bencana ini menjadi ajang korupsinya para pejabat kotor dan pengusaha hitam," ungkapnya kepada IDN Times, Minggu (3/5).

1. Masyarakat di Sumut mulai frustasi

Ricky Anthony, Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai NasDem (Dok. IDN Times/istimewa)

Ricky Anthony menceritakan hasil pengamatannya di lapangan bahwa masyarakat belum merasakan dampak nyata hasil kerja Pemprov Sumut dalam penanganan wabah COVID-19 di Sumatera Utara.

Kinerja Pemerintah, tambah Ricky, hanya sebatas memberi imbauan agar masyarakat berdiam diri dirumah saja. Sementara banyak masyarakat Sumut kini kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan pekerjaannya.

"Masyarakat kita sudah frustasi, bisa jadi masyarakat Sumut ini mati karena kelaparan, bukan karena Virus Corona. Jangan Sampai," tegasnya.

2. Jangan sampai anggarannya habis tapi masyarakat di bawah ternyata kelaparan

Ricky Anthony, Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai NasDem (Dok. IDN Times/istimewa)

Selain itu, Ricky juga melihat langsung ditengah masyarakat begitu banyak kejanggalan yang berindikasi tindakan korupsi terjadi. Seperti bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah yang tak kunjung sampai kepada masyarakat.

Tambah lagi, masyarakat yang terdampak COVID-19 tidak masuk dalam data masyarakat penerima bantuan. Ironisnya lagi, data penerima bantuan yang diserahkan perangkat desa diminta untuk dikurangi, yang mengakibatkan perangkat desa menjadi takut untuk melakukan pendataan karena adanya batasan data penerima bantuan.

"Saya berharap KPK turun langsung mengawasi pengelolaan anggaran Pemprov Sumut dalam penanganan COVID-19, jangan sampai anggarannya habis namun masyarakat di bawah ternyata kelaparan," ungkap Anggota DPRD Sumut dari dapil Kabupaten Langkat dan Binjai ini.

3. Bantuan uang tunai dengan sistem transfer agar mudah diaudit

Ricky Anthony, Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai NasDem (Dok. IDN Times/istimewa)

Ricky mengatakan, kalau saja anggaran penanganan COVID-19 ini dibahas bersama di DPRD Sumut, jelas saran anggota DPRD Sumut penyaluran bantuan ke masyarakat berbentuk uang tunai dengan sistem transfer. Karena, tambah Ricky, dengan sistem transfer tidak akan habis waktu dan biaya lagi untuk melakukan pengadaan sembako dan proses distribusinya.

"Jika bantuan kepada masyarakat berbentuk uang tunai dengan sistem transfer, pengawasannya akan mudah dilakukan. Masyarakat yang menerima pun langsung dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena merekalah yang paling mengetahui apa kebutuhannya," Ungkap Ricky mengakhiri.