Korupsi COVID-19, Vonis Eks Sekdis Kesehatan Sumut Jadi 7 Tahun Bui

Majelis hakim banding yang dipimpin Krosbin Lumban Gaol menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider satu bulan kurungan kepada terdakwa.

“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Aris Yudhariansyah berupa pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp500 juta subsider satu bulan kurungan,” ujar Hakim Ketua Krosbin Lumban Gaol dilansir dari isi putusan banding, Senin (19/5/2025). 

Putusan ini menggantikan vonis sebelumnya dari Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda yang sama.

Aris Yudhariansyah juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp700 juta atas kerugian negara yang dinikmatinya dari proyek pengadaan APD COVID-19. Jika tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, harta miliknya akan disita dan dilelang.

“Dengan ketentuan jika uang dinikmati tersebut tidak sanggup membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita... dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi, maka ditambah hukumannya selama satu tahun penjara,” jelas Krosbin.

Aris dinyatakan bersalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp24 miliar.

Pada sidang sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Medan menghukum Aris dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp500 juta subsider satu bulan kurungan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp700 juta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut sebelumnya menuntut hukuman yang lebih berat, yakni sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

“Namun, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka ditambah dengan pidana penjara selama empat tahun enam bulan,” ujar JPU Erick Sarumaha.

Dalam pertimbangan hakim, hal yang memberatkan terdakwa adalah karena tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan adalah sikap sopan selama persidangan dan masih memiliki tanggungan keluarga.