KORNAS: Murka Masyrakat Tidak Hanya ke DPR, Prabowo Harus Berbenah

Sutrisno menyebut Presiden Prabowo tak hanya harus menghentikan rangkap jabatan menteri atau wakil menteri di BUMN, tetapi juga menarik pejabat negara yang rangkap jabatan di sektor lain.

“Demikian juga dengan pejabat Eselon I, Dirjen atau Deputi pada kementerian/lembaga yang rangkap jabatan menjadi komisaris pada BUMN atau BUMD harus ditarik. Negara membutuhkan pejabat-pejabat fokus pada bidang kerja masing-masing,” ujarnya.

Hal ini menurutnya penting agar pejabat tidak kehilangan fokus dalam melayani masyarakat dan tidak menggunakan jabatannya sebagai jalan memperbanyak keuntungan pribadi.

Dalam penilaian Sutrisno, pemborosan terbesar negara bukan hanya ada di DPR, melainkan juga di eksekutif. Para pejabat kementerian, pemerintah daerah, hingga direksi dan komisaris BUMN disebut memperoleh penghasilan fantastis dengan fasilitas berlebih.

“Jajaran komisaris dan direksi BUMN, anak perusahaan BUMN dan BUMD memeroleh pendapatan fantastis. Fasilitas berupa kendaraan dan rumah dinas, supir, ajudan, dan pengawal, serta fasilitas security 24 jam. Demikian juga tambahan penghasilan dari pembagian deviden setiap tahun sangat fantastis,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi ini membuat BUMN menjadi tempat nyaman bagi tim sukses politik. Akibatnya, rakyat yang menanggung beban keuangan negara justru semakin terpinggirkan.

Untuk menghentikan praktik rangkap jabatan dan pemborosan anggaran, Sutrisno mendesak Presiden Prabowo segera menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Presiden Prabowo diminta untuk segera menerbitkan Perppu Pemberantasan Korupsi dengan memuat pasal hukuman mati bagi terpidana korupsi, pasal pemiskinan koruptor. Selain itu, Presiden juga diminta menerbitkan Perppu Penghematan Keuangan Negara dengan menurunkan semua pendapatan seluruh pejabat negara,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, Perppu Pembuktian Terbalik dan Perppu Perampasan Aset menjadi keharusan. “Pembuktian terbalik akan memaksa para pejabat untuk menjelaskan perolehan seluruh hartanya dan dilanjutkan pada perampasan aset jika perolehannya tidak dapat dijelaskan,” katanya.

Sutrisno menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus tampil memimpin dengan gaya hidup sederhana, memecat pejabat yang tidak sejalan dengan semangat reformasi, serta mengembalikan tata kelola pemerintahan agar bersih, transparan, dan bebas dari praktik KKN.