Penembakan Remaja di Belawan, Kontras: Peluru Bukan Solusi Tawuran

Dalam paparannya, Kepala Operasional KontraS Sumut, Adinda Zahra Noviyanti, menyampaikan hasil investigasi yang bertentangan dengan versi resmi dari pihak kepolisian. Menurut KontraS, tidak ada tembakan peringatan yang dilepaskan saat kejadian.

“Menurut penuturan sejumlah saksi kunci, tembakan pertama itu langsung kena ke helm salah satu remaja di sana. Baru disusul tembakan lainnya,” kata Adinda.

Dari penuturan para saksi, Kapolres Belawan diduga langsung mengarahkan senjata api ke kerumunan remaja yang diduga akan melakukan tawuran. Para saksi mendengar sekitar lima kali tembakan dalam kejadian itu. Hingga akhirnya Syuhada ditemukan roboh. Anehnya, tidak ada upaya pertolongan yang dilakukan polisi saat itu. Syuhada dibopong oleh rekannya sejauh 750 meter ke pemukiman terdekat.

Bahkan, setelah korban meninggal, ibunya sempat diminta menandatangani surat pernyataan bahwa anaknya melakukan penyerangan ke mobil polisi. Surat itu tidak ditandatangani.

Dalam diskusi tersebut, KontraS menyoroti bahwa fenomena tawuran di Belawan bukan hal baru. Bahkan, temuan mereka menunjukkan, peristiwa ini sudah menjadi gejala sosial yang berlangsung secara turun temurun. Sebagian besar pelaku tawuran merupakan remaja putus sekolah berusia 14–19 tahun.

“Kondisi ini menunjukkan ada masalah yang serius di Belawan. Tawuran ini kami melihat hanyalah dampak dari permasalahan sosial yang terjadi di Belawan,” ujar Adinda.

Sosiolog Yuva Ayuning Anjar menyebut bahwa tawuran mencerminkan ketidakhadiran negara dalam menjawab persoalan struktural seperti kemiskinan, narkoba, dan rendahnya akses pendidikan.

“Permasalahan seperti kemiskinan struktural, angka pengangguran, narkoba, rendahnya pendidikan, dan minimnya fasilitas umum harus menjadi perhatian utama pemerintahan kota,” kata Yuva.

KontraS memberikan kritik tajam terhadap pendekatan represif yang diambil aparat, yang dinilai tak menyelesaikan akar masalah dan justru melanggar hak asasi manusia. Penggunaan senjata api oleh Kapolres Belawan dinilai bertentangan dengan peraturan internal kepolisian sendiri.

Menurut KontraS penggunaan senjata api dalam kasus Belawan diduga kuat melanggar prinsip penggunaan kekuatan yang tertuang dalam sejumlah aturan; Perkap Nomor 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap Nomor 8/2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Peluru polisi terbukti gagal menghentikan problem tawuran di Belawan. Yang muncul justru pelanggaran HAM. Kami juga menemukan adanya upaya mengaburkan peristiwa penembakan hingga penggiringan isu secara sepihak,” ungkap Adinda.

KontraS mencatat ada 13 peristiwa penggunaan senjata api di wilayah Sumatera Utara sejak 2022 hingga 2024. Hampir semuanya terjadi terhadap terduga pelaku kriminal seperti begal, pelaku tawuran, atau kasus narkoba.

“Padahal jika menggunakan logika sederhana, kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Belawan yang sedemikian mengkhawatirkan seharusnya menjadi ‘tamparan’ atas gagalnya fungsi kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkasnya.

Terpisah, Irwasda Polda Sumut Kombes Nanang Masbudhi menyebut kasus dugaan penembakan itu masih berproses hukum. Kapolres Belawan Nonaktif AKBP Oloan juga masih ditahan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri.

"Iya masih (dipatsus) di Jakarta (Mabes Polri)," kata Nanang kepada awak media, Jumat.

Saat ini, lanjut dia, kasus dugaan penembakan itu ditangani oleh Mabes Polri. "Itu kewenangan mabes, masih proses. (Soal pidananya) kan masih nunggu dari sana (Mabes)," imbuhnya.