KontraS dan YLBHI Desak Tindak Tegas Pelaku Kekerasan di Rempang

Menanggapi hal tersebut, Divisi Hukum KontraS, Vebriana Monicha menyatakan kekhawatiran terkait dugaan pembiaran oleh pihak kepolisian di Pulau Rempang dalam insiden tersebut.

"Kami melihat ada pembiaran oleh polisi setempat, dan kami juga akan menginvestigasi keterlibatan kelompok keamanan swasta," kata Vebriana, Kamis (19/9/2024).

KontraS juga melaporkan intimidasi yang dialami warga Rempang kepada Ombudsman dan Komnas HAM. "Komnas HAM berjanji akan melakukan investigasi lebih lanjut," ujarnya.

KontraS juga mendesak Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik mundur aparat keamanan dari Pulau Rempang. "Kehadiran aparat hanya memperbesar rasa takut di masyarakat," tambah Vebriana.

Selain itu, KontraS mempertanyakan manfaat proyek PSN Rempang Eco City bagi Indonesia. "Proyek ini tampaknya lebih menguntungkan negara lain," ujarnya.

Selain itu, KontraS juga mengkritik Kompolnas yang menyatakan tidak adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam insiden 7 September 2023 lalu di Pulau Rempang.

"Video yang beredar jelas menunjukkan tindakan brutal aparat dan kami masyarakat saja bisa melihat adanya keberutalan polisi di peristiwa 7 September 2023 itu," tegas Vebriana.

Sementara itu, Direktur YLBHI-LBH Pekanbaru, Andri Alatas turut mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi yang terus berulang di Pulau Rempang. "Kekerasan ini membuat masyarakat semakin tertekan dalam menjalani kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Ia juga menyoroti kegagalan polisi dalam melindungi warganya di Pulau Rempang, dan meminta tiga langkah tegas atas kehadiran PSN Eco City di Pulau Rempang.

"Pertama, Presiden harus menghentikan proyek Rempang Eco City. Kedua, kepolisian harus lebih berpihak pada masyarakat. Ketiga, BP Batam harus menghentikan ambisinya melanjutkan proyek ini," tutupnya.