Konjen Tiongkok Digeruduk Massa Penolak Tambang DPM

Penolakan terhadap PT DPM sudah berlangsung lama. Khususnya para warga yang tinggal di sekitar wilayah kerja perusahaan itu.

Warga sudah melayangkan berbagai protes. Meski pemerintah seakan tidak menggubris. Warga menolak karena potensi bencana yang akan terjadi jika pembangunan tambang diteruskan.

Ungkap bercerita soal pembangunan gudang bahan peledak yang dia nilai terlalu dekat lokasinya dengan pemukiman.

“Gudang bahan peledak hanya berada di 50 meter rumah warga. Kami kahawatir,” katanya.

Kemudian pembangunan bendungan tailing yang juga berpotensi memberikan dampak serius jika terjadi kebocoran.

 “Dengan rasa khawatir, pertanian akan semakin hancur, jika PT  DPM beroperasi. Kami juga sudah dengar berbagai ahli, bahwa Dairi memiliki kontur tanah yang tidak stabil. Dairi rawan gempa. Kami menolak kehadiran PT DPM. Mereka tidak pernah melakukan sosialisasi. Tidak pernah menyampaikan, soal potensi bahaya yang akan ditimbulkan. Jadi semuanya pembohongan belaka,” tukasnya.

Ungkap Aritonang yang lahir dan besar di Dairi mengatakan, selama proses pembangunan, mereka juga sudah merasakan dampak  buruknya. Produksi pertanian mereka merosot tajam hingga 50 persen.

Kata Ungkap, biasanya satu batang durian miliknya bisa menghasilkan omzet hingga Rp5 juta sekali musim panen. Namun saat ini, hasilnya hanya bisa menembus angka Rp1,5 juta saja. Begitu juga dengan jagung yang ditanamnya. Biasa dia bisa memproduksi jagung hingga dua ton.

“Sekarang hasilnya cuma satu ton saja,” ujar Ungkap.

Ungkap juga khawatir berbagai potensi bencana yang akan semakin membesar. Dia mengingat, bagaimana banjir bandang  yang terjadi pada Desember 2018 lalu dan menewaskan sejumlah orang. Dua di antaranya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Kemudian terjadi kebocoran limbah pada aktifitas eksplorasi yang dilakukan PT DPM yang diduga merusak lingkungan. Meski pun beberapa waktu lalu, PT DPM membantah semua tudingan tersebut.

Achmad Zulkarnain, Head of Health Safety Environment and Corporate Relations PT Bumi Resources Minerals (BRM) sebagai perusahaan yang memiliki 49 persen saham di PT  DPM pada November 2021 lalu  menampik jika banjir bandang pada Desember 2018 disebabkan oleh pembangunan infrastruktur PT DPM. Lantaran pembangunan dilakukan pada Mei 2019.

“Artinya banjir bandang terjadi lebih dulu. Baru PT DPM membangun infrastruktur. Jadi gak bisa dituduhkan itu akibat PT DPM,” tukasnya.

Achmad tidak menampik soal aktifitas pengeboran. Namun dia menolak, ada limbah yang bocor akibat pengeboran. Kata dia , ketika dilakukan pengeboran pada kedalaman 20 meter, terjadi rekahan batuan yang mengakibatkan bentonit atau tanah lempung ke luar.

“Bentonit bahan pupuk juga. Bentonit ke luar ke permukaan. Memang warnanya agak hitam. Tapi itu kan kalau dibilang kerusakan lingkungan, itu dilaporkan, alat bor dicabut, itu selesai,” katanya.

Massa terus menyampaikan orasinya di depan Konjen Tiongkok. Mereka ingin menyerahkan hasil laporan Office of the Compliance Advisor Ombudsman CAO terkait risiko bencana jika pembangunan tambang diteruskan.

“Sebelum CAO ini, ada penelitian dari peneliti Independen, bahwa Dairi bisa tenggelam kalau bendungan tailing tersebut tetap dibangun. Karena Dairi rawan bencana,” ujar Koordinator Divisi Studi dan Advokasi Bakumsu Juniaty Aritonang.

Sayangnya, sepanjang unjuk rasa berlangsung tidak ada  satu pun perawakilan dari Konjen Tiongkok yang menemui massa.

Konjen Tiongkok disasar karena 51 persen saham PT DPM dimiliki oleh perusahaan asal negeri Tirai Bambu itu bernama China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co (NFC).

“Kami melihat, ini harusnya mereka mengevaluasi investaisi di Indonesia. Banyak masalaha yang terjadi kenapa mereka (pemerintah Tiongkok) seolah tutup mata. Hasil CAO tadi menunjukkan bahwa tidak layak pertambangan di daerah risiko  bencana. Kami ingin menyampaikan kepada mereka,” tukas Juni.

Untuk diketahui, aksi serentak ini dilakukan di tiga lokasi. Selain di Kota Medan, aksi juga digelar di Dairi. Kemudian, unjuk rasa juga digelar di Kantor Duta Besar Tiongkok dan Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan (KLHK) di Jakarta.

Masyarakat juga mendesak agar KLHK mengevaluasi kontrak kerja PT DPM. Warga juga sudah mendatangi Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK untuk melaporkan dugaan pidana kejahatan lingkungan. Namun, upaya itu belum ditanggapi serius oleh pihak Gakkum.

Kata Juni, Kehadiran Industri Ekstraktif di tengah ruang hidup masyarakat saat ini telah merampas kemerdekaan masyarakat atas hidup yang berdaulat di atas tanahnnya sendiri.

Pada tahun 2019 perwakilan warga dari Desa Pandiangan, Desa Bongkaras dan desa Sumbari membuat pengaduan ke CAO yang merupakan badan kepatuhan independent yang mengawasi IFC  (International Finance Corporation) dan MIGA yang merupakan bagian dari Bank Dunia terkait pendanaan PT.DPM yang didanai oleh IFC. 

Hasil dari pengaduan tersebut semakin menguatkan kekhawatiran warga Dairi, dalam laporan CAO menyebutkan bahwa tambang yang direncanakan oleh PT.DPM memiliki kombinasi resiko yang tinggi karena beberapa factor, salah satunya adalah terkait pembangunan bendungan limbah yang diusulkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan standart internasional.

Laporan CAO tersebut dikuatkan  oleh pendapat 2 orang ahli yaitu Steve Emerman ahli Hidrologi dan Richard Meehan ahli bendungan yang mengatakan bahwa rencana pertambangan yang diusulkan tidaklah tepat. Karena lokasi tambang berada di hulu desa, berada di atas tanah yang tidak stabil, berada di lokasi gempa tertinggi di dunia.

“Data-data PT.DPM tidak lengkap tekhusus data tentang pengelolaan dan penyimpanan limbah,” ungkap Juni.

Investigasi oleh pengawas internal bank dunia memperingatkan bahwa tambang Dairi Prima Mineral yang diusulkan, yang didukung oleh kelompok pertambangan China Nonferrous, mengancam masyarakat lokal dan lingkungan. Masyarakat yang tinggal di dekat tambang marah.

“Mereka tidak pernah menyetujui tambang yang sangat berisiko ini dan tidak  diberi kesempatan untuk membuat keputusan soal proyek ini. Keberadaan fasilitas pertambangan yaitu Pembangunan bedungan limbah seluas 24 ha yang berada di hulu desa menjadi seperti bom waktu bencana besar yang akan datang,” ungkap  Juni.