Kominfo Blokir 5.000 Situs Judi Online yang Susupi Situs Pemerintah

27 Agu 2023, 22:00 WIB

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong dalam konferensi pers di kantor Kemkominfo, Jakarta, Jumat (24/3/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyampaikan bahwa sejak tahun lalu Kementerian telah memblokir 5.000 situs judi daring yang menyusupi situs-situs pemerintah.

"Sejak tahun lalu kita sudah memblokir situs-situs judi online (daring) yang menyusup ke situs pemerintah sebanyak 5.000 situs," ujar Usman dalam diskusi Polemik Trijaya dengan tema "Darurat Judi Online" yang dilansir ANTARA, Sabtu (26/8/2023).

Usman menekan bahwa Kementerian Kominfo terus mendorong penguatan keamanan situs pemerintah melalui langkah-langkah proaktif.

1. Situs pemerintah harus melakukan penetration test

Pkv Games

Selain melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs judi online yang mencoba merambah situs pemerintah, Kementerian Kominfo juga telah memperingatkan pengendali sistem elektronik publik situs-situs pemerintah untuk meningkatkan sistem pengamanan dan keamanan.

Salah satu rekomendasi utama yang diberikan Kementerian Kominfo adalah melakukan penetration test, tes penetrasi untuk menemukan kerentanan keamanan sebuah situs, secara rutin.

"Kami menyarankan untuk melakukan penetration test atau tes penetrasi secara rutin supaya kita tahu seberapa handal pertahanan situs kita," kata Usman.

Dalam proses tes penetrasi tersebut, Usman menyarankan agar pengelola situs meminta pendampingan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga yang berfokus pada keamanan siber. BSSN dinilai memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengidentifikasi celah keamanan serta memberikan solusi untuk memperkuat pertahanan situs-situs penting tersebut.

2. Kemampuan teknis pengelola situs-situs pemerintah perlu ditingkatkan

Ilustrasi hacker rekening bank (IDN Times/Mardya Shakti)

Selain itu, kata dia, Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) yang berada di bawah naungan Kementerian Kominfo juga dapat menjadi mitra dalam upaya penguatan keamanan tersebut. Menurutnya kemampuan teknis pengelola situs-situs pemerintah, terutama pengelola situs pemerintah daerah, juga perlu ditingkatkan.

"Jadi, itu kemampuan teknisnya itu yang saya kira memang perlu kita tingkatkan, perlu literasi digital yang lebih teknis," pungkas dia.