Ketua Pansus Pastikan Ranperda KTR Inklusif dan Pertimbangkan PAD

Setelah pembahasan pasal per pasal, selanjutnya Pansus Perda KTR DPRD Medan akan menggelar Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) di tahap selanjutnya. Berbagai pihak akan dilibatkan dalam RDPU ini untuk didengarkan masukannya, termasuk satpol PP yang akan menjadi penegak peraturan ini.

"Ini masih tahap awal. Tahap selanjutnya kita akan gelar RDPU, salah satunya Satpol PP, kita akan bahas soal cara pembayaran dendanya bagaimana dan kita mau memastikan denda itu akan masuk ke kas pemko medan," terang politisi PDIP ini.

Kemudian ditahap selanjutnya akan ada sosialisasi kepada masyarakat luas. Karena pada dasarnya, tambah Lily, perubahan Perda ini tujuannya agar lebih inklusif, lebih diterima masyarakat, sehingga akan mengakomodir semua pihak.

Lily mengakui setiap peraturan tentu menimbulkan pro dan kontra dan itu adalah sesuatu yang wajar. Namun kewajiban DPRD dan Pemerintah Kota Medan adalah menampung aspirasi dari berbagai pihak dan melakukan sosialisasi sebaik mungkin.

"Kalau soal polemik kan memang selalu ada ya, kita berusaha semua orang bisa menerima ini dan peraturan ini ditegakkan. Masalahnya kan kadang ada peraturan tapi tidak ditegakkan, jadi seperti peraturan gak ada aja. ketika ditegakkan, yang pelaku merasa gak adil karena yang lain melakukan gak didenda. Kita contoh singapura, ada peraturan dan semua taat. Singapura punya ribuan peraturan tapi diterima masyarakat dan pendatang, salah satunya mungkin karena dendanya besar dan ada efek jera, kedua karena sosialisasinya dilakukan dengan baik jadi semua orang tahu bahwa ada aturan dan sanksi jika dilanggar, " jelasnya.

Setelah dua jam pembahasan, Pansus Perubahan Perda KTR Medan menskors rapat dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda lanjutan pembahasan pasal per pasal.