Jakarta, IDN Times – Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menemui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Selasa (2/8/2022). Sejumlah hal terkait kondisi pelayanan kesehatan di Sumut dibahas Edy dengan Menkes.
Salah satunya adalah soal perubahan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Sumut. Rumah Sakit Haji Medan akan melayani pasien pasien penyakit jantung, stroke dan kanker pada 2023 mendatang.
Ke depan, kata Gubernur Edy, sebagian RSUD kabupaten/kota ditargetkan bisa melayani tindakan medis dasar untuk penyakit jantung. Paling tidak bisa melakukan prosedur pasang ring.
“Kami juga mengapresiasi RS Haji Medan sudah dijadikan lokus prioritas tahun 2023. Jadi intinya RS Haji akan menjadi rumah sakit rujukan untuk jantung, stroke dan kanker, sehingga orang tidak perlu lagi ramai terbang ke luar negeri berobat,” ucap Edy.
Sementara itu, Menteri Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kemenkes memang memiliki program alokasi lokus prioritas jantung, stroke dan kanker.
Program itu tidak hanya untuk rumah sakit di bawah Pemerintah Provinsi melainkan juga rumah sakit kabupaten/kota. Sehingga nantinya pada tahun 2024, sebanyak 50 persen RSUD yang berada di kabupaten/kota akan bisa melakukan tindakan dasar untuk jantung, paling tidak memasang ring jantung.
Edy pun mengusulkan kepada Menkes agar mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2023 sebesar Rp 142.694.540.323 dan pada tahun 2024 sebesar Rp 117. 453.935.841. “Kami berharap agar usulan tersebut dapat direalisasikan, sehingga kami bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumut,” katanya.
Selain itu, Edy juga meminta Menkes untuk mengalokasikan anggaran untuk RSUD Panyabungan, Parapat dan dr Djasamen Saragih. Alokasi anggaran ketiga rumah sakit tersebut diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit tersebut.
“Kita juga meminta Menkes untuk mengalokasikan anggaran untuk UPT Laboratorium Kesehatan Pemprov, lab yang kita punya itu masih perlu ditingkatkan, tentunya peningkatan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga,” ujar Edy.
Edy juga menyampaikan permintaannya untuk menekan angka stunting. Pemprov Sumut akan bersinergi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Saat ini, prevelansi stunting Sumut berada pada angka 25,8 persen. Dari 33 kabupaten/kota ada 22 kabupaten/kota memiliki prevalensi stunting di atas nasional dan provinsi. Untuk itu, Edy meminta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan sebesar Rp 33 milyar. DAK tersebut dibutuhkan untuk memberikan makanan tambahan bagi 4.575 ibu hamil kurang energi kronis dan 81.293 balita kurus.
“Menekan stunting mesti dilakukan secara bersinergi atau bersama-sama, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, maka itu, kita meminta Kemenkes untuk mengalokasikan DAK agar dapat menangani ribuan balita kita di Sumut,” kata Edy.
Selain itu, Kemenkes mendukung rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Sumut. Pemprov Sumut akan mendukung penyediaan lahan di Desa Sena, Deliserdang.
Pada pelaksanaan PON 2024 memerlukan fasilitas untuk VVIP. Mengingat pada pelaksanaan PON tersebut banyak tamu kenegaraan yang akan hadir. Oleh sebab itu Edy juga meminta pada Menkes untuk menghibahkan ambulans VVIP kepada Pemprov Sumut. Terkait hal ini, Kemenkes akan mendukung pelayanan kesehatan pada perhelatan PON 2024.
Edy juga meminta alokasi vaksin sinovac untuk anak sebanyak 55.000 dosis vaksin. “Kita mengejar vaksinasi untuk anak ini, namun vaksin sinovac belum tersedia, ini kami meminta kepada Menkes untuk mengalokasikannya,” pungkasnya.