Kesawan City Walk Gawean Menantu Jokowi Berisiko Jadi Klaster COVID-19

Dicky memberikan sorotan penting pada angka positifity rate atau perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan. Harusnya, kebijakan baik pengetatan dan pelonggaran aktifitas masyarakat didasari test positivity rate. Jika angkanya diatas 5 persen maka harusnya ada tindakan pengetatan. Apalagi sampai di atas 10 persen. Informasi yang dihimpun, rasio positivity rate harian Indonesia masih berada di angka 16,2 persen (data per 26 April 2021 dari laman covid19.go.id).

Saat ini, kata Dicky, masyarakat yang abai sudah merasa aman. Padahal rasa aman itu hanyalah semu. Ada yang menganggap karena sudah dilakukan vaksinasi sehingga merasa aman. “Atau pun mungkin adanya sinyal rasa aman itu datang dari pemerintah setempatnya. Ini makanya pemerintah kabupaten/kota harus terus di manapun, di Indonesia ini belum ada yang aman. Ini ada peran dari pemerintah daerah untuk terus menjaga kewaspadaan publik,” tegas Dicky.

Dengan rasio positivity rate yang masih tinggi itu, risiko paparan juga akan semakin tinggi. Ditambah dengan kerumunan yang disebabkan banyak faktor. “Kita tidak bisa mendeteksi siapa aja yang bawa virus. Inikan berisiko sekali,” tukasnya.

Dalam sebagian besar kasus COVID-19, penderita acap kali tidak menunjukkan gejala apapun. Ini jauh lebih berbahaya karena potensi untuk menyebarkan kepada oranglain lebih besar tanpa disadari.

“Tak bergejala ini bukan berarti tak sakit, tidak bergejala ini tetap ditemukan setengah dari kasus OTG ini mengalami gangguan di organ tubuhnya yang jelas itu paru dan jantung. Itu menandakan kita tak bisa abaikan itu,” ujarnya.

Dicky pun selalu mengingatkan jika menjalankan protokol kesehatan pun tidak bisa menjamin untuk tidak tertular COVID-19. Protokol kesehatan hanya bisa mengurangi potensi untuk tidak terdampak.

Sungguh paradoks jika dilihat di KCW. Petugas mengingatkan, untuk menjalankan 5M mencakup aktivitas memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi. Sementara kerumunan masih saja terjadi.

Belum lagi soal upaya 3T (Testing, Tracing dan Treatment atau pengetesan, pelacakan dan perawatan) yang masih belum maksimal dilakukan oleh pemerintah.

“Jadi kalau protokol kesehatan dilakukan dimana tes positivity rate masih tinggi itu bohong. Ibarat berharap hujan badai keluar rumah tidak akan kena air, nggak mungkin, itu pasti akan ada sebagian dari orang itu yang akan terguyur air, apalagi ini hujan badai kalau tes positivity rate diatas 10 persen,” tegas Dicky.

Kritik pedas juga datang dari Relawan Lapor COVID-19, salah satu kelompok yang concern mengkritisi soal  penanganan COVID-19 di Indonesia. Amanda Tan, salah satu relawan mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, angka laporan soal kerumunan mengalami peningkatan kembali. Ada empat sampai lima laporan yang masuk dalam sehari.  

Harusnya, kata Amanda, ada tindakan tegas supaya tidak ada lagi kerumunan. “Ini harus ditindak tegas. Karena mengancam nyawa masyarakat. Apalagi kerumunan ini yang menyebabkan perpindahan virus secara cepat,” ungkap Amanda, Selasa (27/4/2021) petang.

Selama ini, Relawan Lapor COVID-19 kerap meneruskan laporan soal kerumunan kepada aparat berwenang. Namun sayangnya, acapkali laporan itu seringkali sulit ditindaklanjuti. Apalagi jika laporan itu berkaitan dengan nama pejabat publik .

“Mungkin karena relasi kuasa itu yah. Memang cukup sulit, apalagi laporan yang menyangkut pejabat publik atau pun politikus,” tukasnya.

Selama ini laporan yang masuk ke mereka kebanyakan berkaitan dengan kerumunan di tempat umum, abai protokol kesehatan dalam kegiatan ibadah berjamaah hingga kegiatan vaksinasi. Dua sebab kerumunan itu terjadi lantaran seolah ada pelanggengan dari pemerintah hingga pejabat publik, atau pun karena ketidaktegasan pemerintah dalam mengambil tindakan.

Yang cukup menarik perhatian dalam beberapa waktu terakhir, Wali Kota Bobby Nasution mencopot Kepala Dinas Kesehatan Edwin Effendi. Alasannya, Edwin dinilai lamban dalam menangani kasus COVID-19 di Kota Medan. Pencopotan ini justru  mengamini jika COVID-19 di Kota Medan masih belum bisa dikendalikan.

Jabatan Kadis Kesehatan akan diisi Syamsul Nasution selaku Pelaksana Tugas (Plt), yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan.

"Dicopot. Sudah saya ingatkan berkali-kali terkait COVID-19, dan telah jadi program utama kita untuk segera diselesaikan. Sejak awal saya dilantik, masalah kesehatan sudah jadi persoalan yang menumpuk," ujar Bobby Nasution, pada Jumat (23/4/2021).

Sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menegur Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution terkait kerumunan dan pelanggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kesawan City Walk, Sabtu (17/4/2021) malam. Edy  tidak ingin KCW malah menjadi potensi baru penularan COVID-19.

"Ada hal yang harus kita perhatikan. Saya tak berharap seperti yang terjadi di India. Rakyatnya 89 persen terpapar. Pada saat kondisi ekonomi kita lemah, kalo kita terpapar, maka cost (biaya) terlalu tinggi," kata Edy dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPKM Mikro di Sumut, Rabu (21/4/2021).

Edy pun mengingatkan menantu Presiden Joko Widodo itu untuk mematuhi kebijakan PPKM Mikro yang sudah dibuat. Pelanggaran PPKM Mikro, kata Edy, jangan sampai terulang lagi di KCW, pusat kuliner yang digagas Bobby. "Terimakasih Wali Kota Medan, ikuti benar aturan yang telah kita buat. Karena ini bukan bicara satu persatu, tapi kolektif. Kegiatan yang bisa dibuka harus ditahan dulu. Dalam hal prokes tetap harus ditaati, pertama gunakan masker, tetap atur jarak, selalu cuci tangan," tegasnya.

Edy akan mengambil tindakan tegas. Termasuk instruksi jam operasional hingga pukul 22.00 WIB. Edy meminta agar dilakukan pendisiplinan masyarakat terutama menjelang Idul Fitri.

Dalam kesempatan itu Bobby tidak menampik jika ada kerumunan di KCW. Karena saat itu ada pagelaran seni.  "Malam minggu kemarin memang kami melakukan pergelaran seni yang hanya simpel. Tapi karena masyarakat Kota Medan sudah jenuh mungkin beberapa bulan tidak bisa ke mana-mana," katanya.

Pihaknya akan mengoreksi soal kerumunan. Dia mengklaim akan berupaya mengurai kerumunan di kawasan pusat jajanan tersebut. "Hari ini jarak antar pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) kami jauhkan lagi. Jadi setiap ruas jalan itu mungkin hampir 10 meter jarak pelaku UMKM yang selama ini diamati tidak digunakan akan kami gunakan hari ini biar mengurai," jelas Bobby.

Bobby pun menjelaskan soal jam operasional khusus di KCW. Meskipun dia mengklaim ada pengetatan dengan pengerahan aparat. Para pedagangan di sana juga diklaim sudah divaksin.

“Seperti yang disampaikan Pak Gubernur. Nasional itu jam 21.00 WIB. Kita Di Sumut juga kata Pak Gubernur diperjanjang satu jam, karena jam kita berbeda. Karena seperti buka puasa saja berbeda dengan yang ada di Jawa. Selesai ibadah tarawih juga berbeda jamnya. Makanya diperpanjang sampai 22.00 WIB. Sama halnya juga yang dilakukan Pemkot Medan saya memperpanjang lagi jamnya sedikit lagi dari yang dibuat Pak Gubernur, karena kontrol di Kesawan kami masifkan,” pungkasnya.

Kerumunan kembali terjadi pada Sabtu (24/4/2021) malam di KCW. Saat itu Bobby juga turun langsung meninjau pelaksanaan prokes. Dia datang bersama Wakil Ketua Tim Monitoring Satgas COVID-19 Sumut, Kolonel Inf Azhar. "Saya benar-benar ingin memastikan baik pengunjung maupun pedagang, mengikuti prokes selama berada di kawasan sentra kuliner 'The Kitchen of Asia' ini," ujar Bobby di Medan, seperti dilansir ANTARA, Minggu (25/5/2021).

Kritik juga datang dari Pengamat Kebijakan Publik Dadang Darmawan Pasaribu. Dadang mengatakan, Bobby harusnya melakukan evaluasi total penyelenggaraan KCW. Jangan sampai, kebijakan untuk menghidupkan geliat ekonomi, menjadi petaka baru bagi masyarakat.

“Kita tidak mempermasalahkan kebijakan Wali Kota. Yang kita permasalahkan adalah pengelolaan atas kebijakan yang sudah berjalan. Jadi, penanganan massa yang membludak, itu menurut saya belum dikelola baik oleh Pemko Medan,” ungkapnya.

Kawasan Kesawan mestinya menjadi sentra perekonomian yang saling terkoneksi sejak lama. Kawasan ini terintegrasi dengan Istana Maimun, Masjid Raya, koridor kesawan, Warenhuis, sampai ke gedung balai kota lama hingga kantor pos dan stasiun kereta api.

“Pemko Medan harus melakukan penyesuaian. Lakukan evaluasi terhadap pengelolaan KCW. Karena kita saat ini sedang fokus menurunkan angka COVID-19. Aparatur  Pemko Medan harus bisa menerjemahkan kondisi di lapangan. Penyesuaian kebijakan harus dilakukan. Misalnya, ada pembatasan pengunjung. Saya pikir masih banyak pengayaan solusi,”

Untuk diketahui, KCW diresmikan langsung oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution ditengah pandemik COVID-19, tepatnya pada 28 Maret. KCW menjadi salah satu program prioritas Bobby. Dia ingin menjadikan KCW sebagai "The Kitchen of Asia".

"Semua terkenal lezat dan lezat sekali. Selain kelezatan, hal yang dapat menambah nilai adalah mempertontonkan cara memasaknya. Dapur yang dulu di belakang dan tertutup, kini dibuka sehingga orang dapat melihat cara kuliner itu dibuat. Ini akan menjadi entertainment yang dapat menambah nilai kuliner tersebut. Ditambah banyaknya bangunan tua yang memiliki nilai estetika dan sejarah yang tinggi di sepanjang Kesawan. Kita branding program ini sebagai The Kitchen of Asia,” kata Bobby saat peresmian.

Data yang dihimpun per 27 April 2021, angka COVID-19 di Kota Medan masih cukup signifikan, saat ini ada 15.232 orang yang sudah terjangkit COVID-19 setelah meningkat 29 orang dari hari sebelumnya. Kemudian ada 14.042 orang yang sudah sembuh, 498 orang meninggal. Sampai saat ini masih ada 692 orang yang masih dirawat.

Medan juga masih menjadi kota penyumbang terbanyak kasus COVID-19 di Sumut. Data dari laman covid19.go.id per 26 April 2021, menunjukkan ada 29.135 kasus COVID-19 yang terdata di Sumut setelah bertambah 69 kasus di hari sebelumnya. Dari total tersebut, ada 25.884 orang yang sembuh. Kemudian ada 963 orang meninggal dunia.